PR untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih, Jaminan Kebebasan Beragama

Kompas.com - 16/04/2019, 07:46 WIB
Amnesty International memberikan 9 prioritas HAM kepada BPN dan TKN serta Komnas HAM di kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Amnesty International memberikan 9 prioritas HAM kepada BPN dan TKN serta Komnas HAM di kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International meminta pemerintah dan parlemen yang terpilih pada Pemilu 2019 untuk memprioritaskan penyelesaian dan mencegah terjadinya kasus-kasus kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan dari kelompok minoritas di Indonesia.

Peneliti Amnesty International, Papang Hidayat, mengatakan, kelompok penganut keyakinan minoritas di Indonesia masih mengalami diskriminasi sistemik karena undang-undang dan peraturan yang ada.

"Para penganut kepercayaan menoritas juga kerap mengalami serangan fisik dan penutupan tempat-tempat ibadah mereka secara paksa oleh kelompok kekerasan yang bertindak atas nama agama. Ada pun negara hanya memberi sedikit perlindungan," ujar Papang di Kantor Amnesty International dalam konferensi pers "Prioritas HAM: 9 Agenda untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih", Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Baca juga: Setara Institute: 2018, 202 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Terjadi


Selain itu, yang perlu diselesaikan oleh pemerintah terpilih adalah penerapan ketentuan soal penistaan agama di Indonesia yang dinilai berkontribusi pada suasana intoleransi dan memiliki konsekuensi sosial negatif bagi komunitas agama minoritas.

Papang menyebutkan, kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia sering menghadapi pelecehan, intimidasi, dan serangan.

Dalam beberapa insiden, para korban pelecehan, intimidasi, dan serangan tersebut harus mengungsi ke tempat penampungan sementara dan tidak diizinkan kembali ke rumah mereka selama bertahun-tahun kecuali pindah ke agama mayoritas.

Baca juga: Janji Prabowo soal Perlindungan Minoritas dan Kebebasan Beragama

"Setidaknya 100 anggota komunitas Syiah yang diusir paksa dari Sampang, Madura, telah berada di tempat penampungan sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Agustus 2012 setelah desa mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah," kata Papang.

Papang mengatakan, Amnesty International telah lama mencatat adanya penutupan dan pengambilalihan tempat ibadah oleh otoritas setempat.

Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya fakta bahwa pemerintah daerah menolak untuk membuka kembali atau menerbitkan kembali izin bangunan mereka meskipun keputusan pengadilan telah menguatkan posisi hukum jemaat yang terkena dampak.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang HAM

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Nasional
5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X