PR untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih, Jaminan Kebebasan Beragama

Kompas.com - 16/04/2019, 07:46 WIB
Amnesty International memberikan 9 prioritas HAM kepada BPN dan TKN serta Komnas HAM di kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Amnesty International memberikan 9 prioritas HAM kepada BPN dan TKN serta Komnas HAM di kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International meminta pemerintah dan parlemen yang terpilih pada Pemilu 2019 untuk memprioritaskan penyelesaian dan mencegah terjadinya kasus-kasus kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan dari kelompok minoritas di Indonesia.

Peneliti Amnesty International, Papang Hidayat, mengatakan, kelompok penganut keyakinan minoritas di Indonesia masih mengalami diskriminasi sistemik karena undang-undang dan peraturan yang ada.

"Para penganut kepercayaan menoritas juga kerap mengalami serangan fisik dan penutupan tempat-tempat ibadah mereka secara paksa oleh kelompok kekerasan yang bertindak atas nama agama. Ada pun negara hanya memberi sedikit perlindungan," ujar Papang di Kantor Amnesty International dalam konferensi pers "Prioritas HAM: 9 Agenda untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih", Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Baca juga: Setara Institute: 2018, 202 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Terjadi

Selain itu, yang perlu diselesaikan oleh pemerintah terpilih adalah penerapan ketentuan soal penistaan agama di Indonesia yang dinilai berkontribusi pada suasana intoleransi dan memiliki konsekuensi sosial negatif bagi komunitas agama minoritas.

Papang menyebutkan, kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia sering menghadapi pelecehan, intimidasi, dan serangan.

Dalam beberapa insiden, para korban pelecehan, intimidasi, dan serangan tersebut harus mengungsi ke tempat penampungan sementara dan tidak diizinkan kembali ke rumah mereka selama bertahun-tahun kecuali pindah ke agama mayoritas.

Baca juga: Janji Prabowo soal Perlindungan Minoritas dan Kebebasan Beragama

"Setidaknya 100 anggota komunitas Syiah yang diusir paksa dari Sampang, Madura, telah berada di tempat penampungan sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Agustus 2012 setelah desa mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah," kata Papang.

Papang mengatakan, Amnesty International telah lama mencatat adanya penutupan dan pengambilalihan tempat ibadah oleh otoritas setempat.

Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya fakta bahwa pemerintah daerah menolak untuk membuka kembali atau menerbitkan kembali izin bangunan mereka meskipun keputusan pengadilan telah menguatkan posisi hukum jemaat yang terkena dampak.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang HAM



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X