Kompas.com - 16/04/2019, 07:46 WIB
Amnesty International memberikan 9 prioritas HAM kepada BPN dan TKN serta Komnas HAM di kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Amnesty International memberikan 9 prioritas HAM kepada BPN dan TKN serta Komnas HAM di kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International meminta pemerintah dan parlemen yang terpilih pada Pemilu 2019 untuk memprioritaskan penyelesaian dan mencegah terjadinya kasus-kasus kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan dari kelompok minoritas di Indonesia.

Peneliti Amnesty International, Papang Hidayat, mengatakan, kelompok penganut keyakinan minoritas di Indonesia masih mengalami diskriminasi sistemik karena undang-undang dan peraturan yang ada.

"Para penganut kepercayaan menoritas juga kerap mengalami serangan fisik dan penutupan tempat-tempat ibadah mereka secara paksa oleh kelompok kekerasan yang bertindak atas nama agama. Ada pun negara hanya memberi sedikit perlindungan," ujar Papang di Kantor Amnesty International dalam konferensi pers "Prioritas HAM: 9 Agenda untuk Pemerintah dan Parlemen Terpilih", Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Baca juga: Setara Institute: 2018, 202 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Terjadi

Selain itu, yang perlu diselesaikan oleh pemerintah terpilih adalah penerapan ketentuan soal penistaan agama di Indonesia yang dinilai berkontribusi pada suasana intoleransi dan memiliki konsekuensi sosial negatif bagi komunitas agama minoritas.

Papang menyebutkan, kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia sering menghadapi pelecehan, intimidasi, dan serangan.

Dalam beberapa insiden, para korban pelecehan, intimidasi, dan serangan tersebut harus mengungsi ke tempat penampungan sementara dan tidak diizinkan kembali ke rumah mereka selama bertahun-tahun kecuali pindah ke agama mayoritas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Janji Prabowo soal Perlindungan Minoritas dan Kebebasan Beragama

"Setidaknya 100 anggota komunitas Syiah yang diusir paksa dari Sampang, Madura, telah berada di tempat penampungan sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak Agustus 2012 setelah desa mereka diserang oleh kelompok anti-Syiah," kata Papang.

Papang mengatakan, Amnesty International telah lama mencatat adanya penutupan dan pengambilalihan tempat ibadah oleh otoritas setempat.

Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya fakta bahwa pemerintah daerah menolak untuk membuka kembali atau menerbitkan kembali izin bangunan mereka meskipun keputusan pengadilan telah menguatkan posisi hukum jemaat yang terkena dampak.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang HAM

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Nasional
Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.