Bakal Ungkap Hasil Investigasi ke Publik, Ini Perjalanan TGPF Kasus Novel

Kompas.com - 17/07/2019, 08:13 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan.ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan telah habis masa kerjanya sejak 7 Juli 2019. Tim juga telah menyerahkan hasil investigasinya ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. 

TGPF mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel selama enam bulan. Banyak pihak berharap TGPF bisa mengungkap siapa sebenarnya yang menyiram air keras yang menyebabkan mata kiri penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tak lagi berfungsi maksimal. 

Kasus ini bermula pada 11 April 2017 subuh, ketika Novel tiba-tiba disiram air keras oleh, dugaan polisi, dua pria yang mengendarai sepeda motor

Saat itu Novel sedang berjalan menuju rumahnya setelah menunaikan shalat subuh di Masjid Jami Al Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.


Cairan itu tepat mengenai wajah Novel. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga Novel tak sempat mengelak. Tak ada seorang pun yang berada di lokasi saat peristiwa penyiraman itu terjadi. Novel juga tak bisa melihat jelas pelaku penyerangannya.

Setelah menyelesaikan masa kerjanya, tim direncanakan menyampaikan hasil investigasi pada Rabu (17/7/2019) hari ini pukul 12.00 WIB.

Berikut rangkuman perjalanan tim tersebut hingga akhirnya akan merilis hasil investigasinya:

Dibentuk Kapolri

Tim gabungan dibentuk untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Tim ini dibentuk oleh Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada 8 Januari 2019.

Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan untuk Kasus Novel Baswedan

Tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait, berdasarkan prosedur tetap sesuai dengan perundang-undangan.

TGPF beranggotakan 65 orang dari berbagai unsur, di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal KPK, serta unsur kepolisian yang mendominasi anggota tim.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Di RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, BSSN Pastikan Bukan Penegak Hukum

Di RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, BSSN Pastikan Bukan Penegak Hukum

Nasional
Amien Rais Sebut PAN di Luar Pemerintah, Sekjen: Perlu Diformalkan

Amien Rais Sebut PAN di Luar Pemerintah, Sekjen: Perlu Diformalkan

Nasional
Kepada Mahasiswa Baru UI, Puan Ingatkan Waspadai Radikalisme

Kepada Mahasiswa Baru UI, Puan Ingatkan Waspadai Radikalisme

Nasional
Anggota DPRD DKI dari PAN Diminta Tak Gunakan Pin Emas

Anggota DPRD DKI dari PAN Diminta Tak Gunakan Pin Emas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X