Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan 10.300 sertifikat tanah elektronik kepada warga pemegang hak di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024).

Adapun sejumlah tanah yang disertifikasi adalah redistribusi lahan bekas hutan dan hak guna usaha (HGU).

"Tadi Pak Menteri ATR/BPN menyampaikan yang menerima di Banyuwangi adalah 10.300 bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat," kata Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada warga di Banyuwangi, Jawa Timur, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Pantau Sertifikasi Lahan Monas, KPK: Jangan Sampai Dikuasai Pihak Lain

Kepala Negara menyampaikan, redistribusi tanah di Banyuwangi, Jawa Timur, adalah redistribusi lahan yang paling besar di Indonesia. Sebagian ada yang bekas lahan hutan, apa pula lahan yang bekas Hak Guna Usaha (HGU).

Selama ini, banyak tanah bekas hutan dan HGU yang ditempati masyarakat tanpa sertifikat sejak tahun 1938.

Ketiadaan sertifikat, kata Jokowi, menyebabkan rawan terjadi sengketa tanah.

"Sudah 80 tahun enggak pegang sertifikat. Kalau seseorang punya lahan tapi enggak punya sertifikat, kalau terjadi sengketa, kalah. Panjenengan pasti kalah," ucap Jokowi.

"Tapi kalau sudah pegang yang namanya sertifikat ini, ada orang ngaku-ngaku (lahan) ini punya saya, (jawab saja), 'Mboten, Pak, ini sertifikatnya ada, luasnya ada, gambarnya di sini ada'. Sudah pasti pergi," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pemerintah berusaha menyelesaikan penerbitan sertifikat untuk 126 juta bidang tanah hingga akhir tahun 2024.

Saat ini, sudah terdapat 46 juta lahan yang akhirnya tersertifikasi lewat upaya percepatan. Sebelumnya di awal pemerintahan, jumlah tanah yang belum disertifikasi mencapai 126 juta bidang tanah.

Artinya masih ada 80 juta bidang tanah yang belum mendapat sertifikat. 

Baca juga: Targetkan Sertifikasi 126 Juta Lahan, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Melalui percepatan sertifikasi bidang tanah, sengketa tanah yang kerap dia temui jauh lebih sedikit.

Sedangkan 10 tahun lalu, Jokowi mengakui seringkali menemui sengketa tanah saat berkunjung ke desa.

Ia pun menyebut presiden baru penggantinya akan menyelesaikan di tahun depan.

"Paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa rampung tahun ini semua karena menterinya (Agus Harimurti Yudhoyono) masih muda," seloroh Jokowi.