Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah berusaha menyelesaikan penerbitan sertifikat untuk 126 juta bidang tanah hingga akhir tahun 2024.

Kalaupun tidak mampu terselesaikan, ia menyebut presiden baru penggantinya akan menyelesaikan di tahun depan.

"Beliau (Menteri ATR/BPN) menyampaikan tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta. Kalau enggak meleset-meleset ya tahun depan, lah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada warga di Banyuwangi, Jawa Timur, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Semangati Timnas, Jokowi: Masih Ada Harapan Juara 3, Jangan Menyerah

Menurut Jokowi, presiden baru hanya tinggal meneruskan sisanya, yaitu sekitar 3 juta hingga 6 juta bidang tanah.

Adapun di awal masa pemerintahannya, jumlah tanah yang belum mendapat sertifikat mencapai 126 juta bidang lahan. Saat ini, sudah terdapat 46 juta dari 126 juta bidang lahan yang akhirnya tersertifikasi lewat upaya percepatan.

"Paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa rampung tahun ini semua karena menterinya (Agus Harimurti Yudhoyono) masih muda," seloroh Jokowi.

Lebih lanjut ia menuturkan, melalui percepatan sertifikasi bidang tanah, sengketa tanah yang kerap dia temui jauh lebih sedikit.

Baca juga: Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono masih mengurusi sejumlah sengketa yang melibatkan mafia. Kendati begitu, jumlahnya sudah berkurang dibanding di awal masa kepemimpinannya.

Sebab 10 tahun lalu Jokowi mengakui, pihaknya seringkali menemui sengketa tanah saat berkunjung ke desa-desa.

"Kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena opo? Panjenengan mboten pegang yang namanya sertifikat. Setelah saya cek di BPN, benar. Dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat, yang pegang baru 46 juta," jelas Jokowi.