Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Menanti Terungkapnya Pelaku Penyerangan Novel Baswedan...

Kompas.com - 17/07/2019, 06:48 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap konferensi pers yang digelar Polri dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Rabu (17/7/2019), mengungkap temuan komprehensif dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Sejak awal, KPK selalu menaruh harapan, pelaku lapangan dan dalang utama penyiraman air keras terhadap Novel ini bisa ditangkap dan diproses hukum.

Kendati demikian, selama 820 hari, pengungkapan kasus Novel tak kunjung menemui titik terang.

Baca juga: TGPF Sebut Ada Temuan Baru, Novel Bilang Tak Menarik Buat Saya

"Kami berharap (konferensi pers) besok itu ada informasi yang lebih komprehensif tentang itu (kasus Novel Baswedan). Kami akan bersyukur kalau sudah ada diidentifikasi siapa pelakunya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief memberikan keterangan tentang kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama pada konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). KPK menahan Ketum PPP  Romahurmuziy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin dengan barang bukti uang sebanyak Rp 156.758.000.ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARS Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief memberikan keterangan tentang kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama pada konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). KPK menahan Ketum PPP Romahurmuziy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin dengan barang bukti uang sebanyak Rp 156.758.000.
Soal apakah sebelumnya Polri dan TGPF menyerahkan temuannya, Laode mengaku KPK belum menerima laporan tersebut.

"Laporan akhirnya belum kami terima," kata dia.

Hal senada disampaikan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Yudi mengatakan, yang terpenting bagi KPK adalah adanya kejelasan terkait pelaku penyiraman air keras terhadap Novel, bukan hal yang tidak substansif dan spekulatif.

"Kami menyampaikan bahwa perlu diperjelas mengenai apa yang didapatkan oleh tim pencari fakta. Apakah pelakunya ditemukan atau tidak? Itu saja persoalannya," ujar Yudi, Selasa malam.

Baca juga: Disebut Diperiksa TGPF Kasus Novel, Komjen Iriawan: Keluarga Saya Tertekan

Apabila belum ada titik terang terkait terduga pelaku, Yudi menilai tim tersebut telah gagal. Ia akan mendesak dibentuknya tim lain yang lebih independen.

Yudi sekaligus mengingatkan bahwa Novel dan masyarakat sipil sudah menanti penuntasan kasus ini selama lebih dari dua tahun.

"Kami meminta agar tidak lagi bentuknya rekomendasi, tapi sudah ditemukan dan bahkan disebut pelakunya karena tim gabungan ini kan terdiri dari tim pakar dan tim kepolisian. Masyarakat tentu saja juga akan menanti dan menunggu siapa pelakunya," ungkap Yudi.

Sementara itu, Novel Baswedan tidak tertarik dengan temuan baru, dugaan adanya motif politik, dan dugaan keterlibatan jenderal yang akan disampaikan Polri dan TGPF.

Novel menekankan dan meminta agar pelaku di lapangan atau eksekutor ditangkap lebih dulu. Menurutnya, kejahatan jalanan seperti kasus penyiraman air keras yang dialaminya harus diungkap dari bukti di tempat kejadian perkara (TKP).

"Kalau hanya dikatakan bahwa ini ada motif politik, ada jenderal, dan lain-lain, kalau itu saja yang dikatakan, saya katakan itu tidak menarik buat saya," ungkap Novel dalam wawancara di program AIMAN di KompasTV, Senin (15/7/2019) malam.

"Yang menarik adalah bagaimana pelaku lapangan itu diungkap karena street crime, sekalipun dia terorganisasi, harus diungkap dari pelaku lapangan, dari bukti-bukti di TKP," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com