Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Kompas.com - 27/04/2024, 13:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks calon presiden, Anies Baswedan, mengaku tidak mau berandai-andai ditawari menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak.

Hal ini disampaikan Anies merespons pertanyaan awak media mengenai sikapnya bila diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita tidak berandai-andai, kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang, 'Memangnya ditawarin? Saya bilang iya, 'Emangnya ditawari?', kan enggak," kata Anies di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku ingin rehat dahulu setelah melalui rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi sekarang kita jalani saja dulu, setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan ya teruskan," kata dia.

Di samping itu, Anies menekankan bahwa catatan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelaksanaan Pilpres 2024 harus tetap menjadi perhatian masyarakat.


Jika tidak, kata Anies, masalah-masalah yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal kembali terulang tanpa dikoreksi.

"Kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kewenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktik pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik?" ujar dia.

Baca juga: Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berharap DPR dan pemerintah ke depan menjadikan catatan MK sebagai pertimbangan dalam menyusun undang-undang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com