Pansel Tegaskan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Masih Diperlukan

Kompas.com - 26/06/2019, 09:13 WIB
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016). Ambaranie Nadia K.MPakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Yenti Ganarsih menegaskan, calon dari unsur instansi penegak hukum tetap diperlukan.

Hal itu menanggapi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan, Pansel patut mengesampingkan calon dari Polri dan Kejaksaan Agung. Menurut ICW, kualitas rekam jejak kedua instansi kurang baik dalam pemberantasan korupsi.

ICW juga mengatakan, tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan bahwa calon pimpinan KPK harus berasal dari penegak hukum.

"Memang tidak ada yang mengatakan wajib dari penegak hukum ya. Tapi kan unsur pemerintah. Dan logikanya ini penegakan hukum, kalau dia bagus, ya lebih bagus dari sana (penegak hukum) dong. Karena dia kan sudah pengalaman sekali menghadapi itu," kata Yenti saat berbincang dengan Kompas.com di Gedung Rektorat Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (26/5/2019).


Baca juga: Cerita Yenti Ganarsih Ditunjuk Jadi Ketua Pansel Capim KPK di Bulan Ramadhan

Ia mengingatkan, KPK berkembang hingga saat ini juga karena kontribusi pihak-pihak di Polri dan Kejaksaan. Yenti tak bisa membayangkan jika Pimpinan KPK tak ada yang berasal dari kalangan penegak hukum.

"Saya sebagai orang pidana saja, memikirkan bahwa bagaimana jadinya ya, kalau yang di sana (KPK) sama sekali tidak paham tentang penyidikan, penuntutan. Jadi kalau ada yang memang bagus, ya saya pikir lebih bagus dari sana. Harus ada. Kan lima ya. Kita kan juga tidak minta lima-limanya harus (dari penegak hukum)," kata dia.

Yenti sendiri menilai, setidaknya Pimpinan KPK diisi oleh masing-masing satu perwakilan dari Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi ia menegaskan, mereka haruslah orang-orang yang memenuhi syarat.

"Kan bagus sekali, kalau memang mereka memenuhi syarat. Daripada semuanya dosen misalnya, kan belum tentu semuanya bisa. Karena kita berbicaranya di ranah filosofi, di ranah akademis belum tentu juga secara teknis menguasai, gitu," ungkapnya.

Terkait potensi konflik kepentingan yang disampaikan ICW, Yenti meyakini calon pimpinan KPK terpilih memiliki kedewasaan yang matang. Ia yakin mereka bisa fokus bekerja jika terpilih memimpin KPK.

"Mereka juga punya maturity ya, semakin dewasa juga kan. Kan nanti kita lihat mereka itu kalau sudah tugasnya di KPK ya dia fokus tugas di situ gitulah. Jadi jangan melihat (calon dari penegak hukum) itu enggak ada yang benar," kata Yenti.

Baca juga: ICW Tolak Pimpinan KPK dari Polri dan Kejaksaan

Menurut Yenti, kerja KPK dalam pemberantasan korupsi merupakan kolaborasi bersama dari berbagai latar belakang.

Sebab, pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Modus kejahatan korupsi dinilainya juga semakin berkembang. Di sisi lain, para koruptor juga siap melakukan perlawanan terhadap KPK.

"Bahkan orang di balik koruptor pun ada korporasi juga dihadapi, ya kan. Musuhnya itu di situ. Koruptor itu musuh bersama kita, dan kita punya satu tugas lain upaya pemberantasan dan penindakan terhadap korupsi ini harus berkontribusi positif untuk pembangunan bangsa, kesejahteraan masyarakat. Jadi berpikirnya harus secara grand design, secara komprehensif," ujar Yenti.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X