Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Pansel KPK Cari Capim KPK Yang Tak Terpapar Anti-Pancasila

Kompas.com - 21/06/2019, 08:10 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi  (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi adanya calon pimpinan KPK yang terpapar paham radikal.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendukung langkah pansel tersebut. Ia mengatakan, sudah selayaknya pimpinan KPK tidak terpapar ideologi diluar Pancasila.

"Itu memang selayaknya dilakukan supaya pimpinan lembaga negara itu (KPK), apalagi yang dilakukan seleksi secara terbuka, dia harus clear and clean dari paham ideologi lain di luar Pancasila," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Masinton juga mendukung, lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat dalam menyeleksi calon-calon pimpinan KPK seperti, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Kejaksaan, KPK, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca juga: Pansel KPK Minta BNPT Cegah Calon Pimpinan Radikal

"Menurut saya, itu yang harus dilakukan supaya institusi negara itu tidak boleh tepapar ideologi di luar ideologi negara. Pansel juga memudahkan tugas presiden dan DPR dalam menyeleksi calon-calon pimpinan KPK," ujarnya.

Masinton mengatakan, pansel harus mencari calon-calon pimpinan yang mampu membawa perubahan pada kinerja KPK. Ia menilai, kinerja KPK selama 17 tahun terakhir cenderung monoton.

"Terus polanya, menindak menindak dan itu bahkan secara jumlah kasus korupsi yang ditangani, perkaranya yang seharusnya di atas 1 miliar, malah jauh di bawah 1 miliar," ujarnya.

Masinton mengatakan, pola kerja KPK mudah dibaca sehingga tidak memberikan dampak signifikan untuk sistem antikorupsi.

Baca juga: ICW Ingatkan Pansel Tetap Fokus Cari Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas
Ia mengatakan, KPK memiliki wewenang lebih untuk memonitoring dugaan tindakan korupsi dari pada lembaga lain. Oleh karena itu, seharusnya kinerja KPK bisa maksimal.

"Cuma itu tidak dimaksimalkan KPK, dia cuma menindak jadinya, kerja KPK jadi kebablasan, menindak, sampai menindak perkara recehan, sampai ada istilah OTT recehan," tutur dia.

Selanjutnya, Masinton mengatakan, saat ini masyarakat butuhkan pimpinan KPK memiliki keberanian dan dapat menata internal KPK serta merevitalisasi kembali Pemberantasan korupsi sesuai undang-undang.

"Menindak perkara-perkara besar di atas 1 miliar, menerobos kebiasaan KPK selama ini, perkara-perkara kecil dilimpahkan secara ke kejaksaan dan polri kemudian disupervisi, dimonitoring," kata Masinton.

Sebelumnya, Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023 berencana bertemu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tim Pansel akan meminta bantuan BIN dan BNPT sebagai langkah deteksi dini agar pansel tak kecolongan adanya calon pimpinan KPK terpapar radikalisme.

"Kita akan ke BIN, dan juga ke BNPT karena BNPT ini adalah sesuatu yang baru memang karena eranya seperti ini, sehingga kita juga tidak mau kecolongan, jangan sampai ada terpapar radikalisme," ungkap Ketua Tim Pansel, Yenti Garnarsih, usai bertemu pihak Kepolisian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com