Salin Artikel

Pansel Tegaskan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Masih Diperlukan

Hal itu menanggapi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan, Pansel patut mengesampingkan calon dari Polri dan Kejaksaan Agung. Menurut ICW, kualitas rekam jejak kedua instansi kurang baik dalam pemberantasan korupsi.

ICW juga mengatakan, tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan bahwa calon pimpinan KPK harus berasal dari penegak hukum.

"Memang tidak ada yang mengatakan wajib dari penegak hukum ya. Tapi kan unsur pemerintah. Dan logikanya ini penegakan hukum, kalau dia bagus, ya lebih bagus dari sana (penegak hukum) dong. Karena dia kan sudah pengalaman sekali menghadapi itu," kata Yenti saat berbincang dengan Kompas.com di Gedung Rektorat Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (26/5/2019).

Ia mengingatkan, KPK berkembang hingga saat ini juga karena kontribusi pihak-pihak di Polri dan Kejaksaan. Yenti tak bisa membayangkan jika Pimpinan KPK tak ada yang berasal dari kalangan penegak hukum.

"Saya sebagai orang pidana saja, memikirkan bahwa bagaimana jadinya ya, kalau yang di sana (KPK) sama sekali tidak paham tentang penyidikan, penuntutan. Jadi kalau ada yang memang bagus, ya saya pikir lebih bagus dari sana. Harus ada. Kan lima ya. Kita kan juga tidak minta lima-limanya harus (dari penegak hukum)," kata dia.

Yenti sendiri menilai, setidaknya Pimpinan KPK diisi oleh masing-masing satu perwakilan dari Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi ia menegaskan, mereka haruslah orang-orang yang memenuhi syarat.

"Kan bagus sekali, kalau memang mereka memenuhi syarat. Daripada semuanya dosen misalnya, kan belum tentu semuanya bisa. Karena kita berbicaranya di ranah filosofi, di ranah akademis belum tentu juga secara teknis menguasai, gitu," ungkapnya.

Terkait potensi konflik kepentingan yang disampaikan ICW, Yenti meyakini calon pimpinan KPK terpilih memiliki kedewasaan yang matang. Ia yakin mereka bisa fokus bekerja jika terpilih memimpin KPK.

"Mereka juga punya maturity ya, semakin dewasa juga kan. Kan nanti kita lihat mereka itu kalau sudah tugasnya di KPK ya dia fokus tugas di situ gitulah. Jadi jangan melihat (calon dari penegak hukum) itu enggak ada yang benar," kata Yenti.

Menurut Yenti, kerja KPK dalam pemberantasan korupsi merupakan kolaborasi bersama dari berbagai latar belakang.

Sebab, pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Modus kejahatan korupsi dinilainya juga semakin berkembang. Di sisi lain, para koruptor juga siap melakukan perlawanan terhadap KPK.

"Bahkan orang di balik koruptor pun ada korporasi juga dihadapi, ya kan. Musuhnya itu di situ. Koruptor itu musuh bersama kita, dan kita punya satu tugas lain upaya pemberantasan dan penindakan terhadap korupsi ini harus berkontribusi positif untuk pembangunan bangsa, kesejahteraan masyarakat. Jadi berpikirnya harus secara grand design, secara komprehensif," ujar Yenti.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/09135831/pansel-tegaskan-capim-kpk-dari-polri-dan-kejaksaan-masih-diperlukan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Sebut Bharada E Ditekan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Pengacara: Tipikal Pasukan Brimob, Cuma Jalankan Perintah

Nasional
Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.