Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Terkait Politik Hanya Asumsi Belaka

Kompas.com - 14/01/2019, 11:58 WIB
Komisioner Kompolnas Poengky  Indarti saat memberikan keterangan pers di Polda NTB, Sabtu (13/10/2018)KOMPAS.com/FITRI R Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat memberikan keterangan pers di Polda NTB, Sabtu (13/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) RI Poengky Indarti menilai, tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sarat dengan kepentingan politik tidak berdasar.

Poengky mengatakan, pembentukan tim gabungan yang dibentuk Polri hanya melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang diberikan pada akhir Desember lalu. Sama sekali tidak ada kaitan dengan debat capres.

"Terkait dengan statement Tim Advokasi (Novel Baswedan) yang menduga tim gabungan dibentuk untuk kepentingan debat capres Jokowi, saya tegaskan bahwa statement ini hanya asumsi subyektif yang sama sekali tidak berdasar, terlalu jauh, dan tidak benar sama sekali,” ujar Poengky melalui keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Bekerja Cepat

Menurut Poengky, kasus penyiraman penyidik KPK itu murni ranah pidana, bukan masalah politik.

“Jadi aneh jika tim advokasi yang seharusnya mendukung dan bekerja sama dengan Polri untuk sama-sama mengungkap siapa para pelaku kasus penyiraman air keras kepada Saudara Novel Baswedan, tetapi malah menduga yang tidak berdasar,"tutur Poengky.

Kompolnas, kata Poengky, juga telah melakukan pengawasan saat proses penyelidikan yang dilakukan Polri terhadap penyidik senior KPK itu.

Baca juga: Jokowi: Tim Gabungan Kasus Novel Rekomendasi Komnas HAM, Bukan dari Kita

Ia mengatakan, Polri telah bekerja serius dalam mengungkap siapa pelaku penyiraman. Namun, menurut Poengky, ada hambatan dalam penyelesaian kasus itu, sehingga pelaku belum terungkap.

Poengky menuturkan, kasus tersebut masuk ranah pidana sehingga diperlukan anggota kepolisian untuk menindaklanjuti hal itu.

"Tim TGPF yang dibentuk Polri kan sudah memenuhi unsur-unsur yang direkomendasikan Komnas HAM. Ada tim dari Mabes Polri, ada tim pakar dan juga tokoh masyarakat, ada dari KPK, ada dari satker yang diperlukan misalnya Forensik, Inafis dan Densus 88, dan ada dari Polda Metro Jaya. Jadi tidak benar jika disebut orang-orang lama," kata Poengky.

Baca juga: KPK Harap Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Mampu Buktikan Kinerjanya

Poengky juga berharap, untuk semua pihak mendukung dan membantu kerja tim gabungan tersebut agar pelaku penyerangan penyidik KPK Novel cepat terungkap. Ia optimis jika semua pihak mendukung, pelaku dapat tertangkap.

Diketahui, Kepolisian RI (Polri) akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Baca juga: Polisi Bantah Pembentukan Tim Gabungan Novel Baswedan Terkait Politik

Tim gabungan akan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Regional
Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Regional
Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Megapolitan
Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Internasional
Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Regional
BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang 'Nanti Dong'

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang "Nanti Dong"

Nasional
Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Megapolitan
Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Regional
Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Megapolitan
WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

Nasional
2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

Regional
Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Regional
Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Regional
Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Nasional
UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

Regional

Close Ads X