Jokowi: Tim Gabungan Kasus Novel Rekomendasi Komnas HAM, Bukan dari Kita - Kompas.com

Jokowi: Tim Gabungan Kasus Novel Rekomendasi Komnas HAM, Bukan dari Kita

Kompas.com - 14/01/2019, 10:32 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, langkah Polri membentuk tim gabungan penyelidikan kasus Novel Baswedan bukanlah instruksinya.

Langkah itu diambil berdasarkan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Itu kan rekomendasi ya, bukan dari kita lho. Itu rekomendasi dari Komnas HAM yang keluar 21 Desember," kata Jokowi kepada wartawan di kantor BKPM, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca juga: KPK Harap Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Mampu Buktikan Kinerjanya

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi anggapan bahwa pembentukan tim gabungan kasus Novel itu menjelang pelaksanaan debat pertama Pilpres 2019 yang akan membahas mengenai masalah HAM.

Calon presiden nomor urut 01 ini menegaskan, pembentukan tim gabungan tak ada kaitannya dengan politik.

"Itu rekomendasi dari Komnas HAM. Hati-hati. Rekomendasi dari Komnas HAM kepada Polri agar dibentuk tim investigasi atau tim gabungan, agar masalah itu selesai," kata dia.

Baca juga: Polisi Bantah Pembentukan Tim Gabungan Novel Baswedan Terkait Politik

Menurut Jokowi, ia sebagai Kepala Negara akan turut mengawasi kerja tim tersebut agar pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK itu segera ditemukan.

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tim gabungan akan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang. Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM, dan lima orang dari unsur KPK.

Baca juga: TKN Jokowi Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik di Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan

Namun, pembentukan tim gabungan justru menuai kritik dari elemen masyarakat sipil. Kritik datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani.

Ia menilai, pembentukan tim gabungan sarat dengan kepentingan politik karena tim tersebut dibentuk menjelang debat capres pada 17 Januari 2019.

Sementara, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan.

"Pembentukan tim gabungan terkesan hanya untuk menyiapkan jawaban saat debat capres," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

Nasional
Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Regional
Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Regional
INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

Nasional
Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Internasional
KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

Nasional
China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

Internasional
Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Megapolitan
Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Regional
Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Megapolitan
Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Nasional
2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

Regional
3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

Nasional
Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Regional

Close Ads X