Polisi Bantah Pembentukan Tim Gabungan Novel Baswedan Terkait Politik

Kompas.com - 14/01/2019, 09:18 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/11/2018).Kompas.com/SHERLY PUSPITA Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian membantah bila pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sarat dengan kepentingan politik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, justru masyarakat menyambut baik dan percaya dengan tim gabungan yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

“Nggak ada kaitan dengan politik,” ujar Argo saat dihubungi, Senin (14/1/2019).

Baca juga: TKN Jokowi Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik di Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan

Ia meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada tim gabungan bekerja mengusut dan menangkap pelaku.

Diketahui, Kepolisian RI ( Polri) akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Baca juga: Lama Dinanti, Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Justru Tuai Kritik...

Tim gabungan akan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Dalam surat itu, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Baca juga: Tim Gabungan untuk Kasus Novel Baswedan Bertugas Selama 6 Bulan

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM, dan lima orang dari unsur KPK.

Diberitakan sebelumnya, pembentukan tim gabungan justru menuai kritik dari elemen masyarakat sipil.

Kritik datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani.

Baca juga: Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Terkesan Disiapkan untuk Debat Pilpres

Ia menilai, pembentukan tim gabungan sarat dengan kepentingan politik karena tim tersebut dibentuk menjelang debat capres pada 17 Januari 2019.

Sementara, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan.

"Pembentukan tim gabungan terkesan hanya untuk menyiapkan jawaban saat debat capres," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal 'Real Count' Prabowo-Sandiaga

BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal "Real Count" Prabowo-Sandiaga

Nasional
Uang Tunai Senilai Rp 1,5 Triliun Ditemukan di Kediaman Mantan Presiden Sudan

Uang Tunai Senilai Rp 1,5 Triliun Ditemukan di Kediaman Mantan Presiden Sudan

Internasional
Ini Rute LRT hingga Alasan Pemprov Jatim Ingin Punya Transportasi Massal

Ini Rute LRT hingga Alasan Pemprov Jatim Ingin Punya Transportasi Massal

Regional
Hidayat: Monggo Kalau Sandiaga Mau Balik Jadi Wagub DKI, tapi Belum Tentu Kalah Pilpres

Hidayat: Monggo Kalau Sandiaga Mau Balik Jadi Wagub DKI, tapi Belum Tentu Kalah Pilpres

Nasional
Partai Berkarya: Kami Berbenah dan Evaluasi Total Menuju Pemilu 2024

Partai Berkarya: Kami Berbenah dan Evaluasi Total Menuju Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah SMP di Kota Bekasi Terlambat Memulai UNBK Hari Ini

Sejumlah SMP di Kota Bekasi Terlambat Memulai UNBK Hari Ini

Megapolitan
Perjuangan di balik Nikmatnya Kuliah di Luar Negeri

Perjuangan di balik Nikmatnya Kuliah di Luar Negeri

Edukasi
Partai Berkarya Masih Berharap Lolos ke Parlemen

Partai Berkarya Masih Berharap Lolos ke Parlemen

Nasional
Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Regional
Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Regional
Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Megapolitan
Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Internasional
Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Regional
BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang 'Nanti Dong'

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang "Nanti Dong"

Nasional
Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Megapolitan

Close Ads X