Kuasa Hukum Pesimistis Kasus Novel Tuntas Melalui Tim Gabungan

Kompas.com - 12/01/2019, 12:25 WIB
Haris Azhar saat menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dalam diskusi di Kantor Setara Intstitute, Jakarta, Jumat (10/2/2017).Ihsanuddin Haris Azhar saat menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dalam diskusi di Kantor Setara Intstitute, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Novel Baswedan, Haris Azhar, pesimistis kasus penyerangan yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dituntaskan melalui pembentukan tim gabungan oleh Polri.

Haris menilai tim tersebut tidak jauh berbeda dengan tim penyidik di internal Polri.

"Sayangnya, ini tidak cukup. Ini mirip dengan tim-tim sebelumnya, dominan polisi. Justru, kan, selama ini tim yang seperti ini yang sudah dapat stempel zero hasil," ujar Haris kepada Kompas.com, Sabtu (12/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo Berharap Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Tak Terkait Debat Capres

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM dan lima orang dari unsur KPK.

"Memang ada nama-nama baru. Hendardi, Ifdhal Kasim, Nurkholis dan Poengky, tapi ini tim nama-nama sisipan saja dalam 'rumah lama' yang tidak pernah berbuah kerja," kata Haris.

Selain itu, lanjut Haris, pembentukan tim gabungan tidak sesuai dengan keinginan tim kuasa hukum dan unsur masyarakat sipil.

Baca juga: Saya Khawatir Tim Gabungan Kasus Novel Hanya untuk Kepentingan Jokowi Saat Debat

Mereka menginginkan pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertanggungjawab langsung ke presiden.

"Dengan kata lain, ini bukan TGPF. Kenapa TGPF? Dia lapornya ke Presiden, supaya punya kekuatan dan Presiden bisa meminta Kapolri, kemudian bekerja dengan cara yang tepat sesuai temuan TGPF," ucap Haris.

"Tim ini hanya ada sedikit tambahan pemanis. Seolah merespons laporan Komnas HAM. Lihat saja nanti hasilnya, paling menyalahkan Novel lagi yang difitnah tidak mau kooperatif untuk diperiksa," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan tim bertujuan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Dalam surat itu, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.



Terkini Lainnya

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional
'Patroli' WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

"Patroli" WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

Nasional

Close Ads X