Kompas.com - 04/01/2019, 22:43 WIB
Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPolitisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengusulkan agar penyampaian visi misi tidak perlu dilakukan di awal setiap debat pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.

Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, beralasan, penyampaian visi misi telah dilakukan sebelum debat. Visi misi disampaikan pada sosialisasi yang dijadwalkan pada 9 Januari 2019.

"Kepanjangan, ya sudah, visi misi dikasih di depan (tanggal 9 Januari), yang lima kali debat berikutnya ya debat penuh tidak perlu pakai (pemaparan) visi misi," kata Aria saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Prabowo dan Jokowi Seri soal HAM, Fahri Hamzah Yakin Debat Pertama Akan Seru

Aria menjelaskan, hal itu tak berarti pihaknya menolak diskusi soal visi misi masing-masing pasangan calon pada debat.

Hanya saja, ia menekankan, pemaparan visi misi tidak perlu berkali-kali atau cukup pada agenda sosialisasi.

"Sudah 2 jam visi misi, kebijakan, program, nanti dalam acara debat masih 12 menit visi misi, untuk apa, kan sudah disampaikan di 2 jam," jelas dia.

Ia berpendapat, debat sebaiknya langsung dimulai dengan adu program, visi misi, dan kebijakan antarkedua paslon.

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

"Jangan ada lagi di debat, langsung paparan, tarung aja program, enggak ada lagi (pemaparan) visi misi," kata Ario.

"Jangan dianggap kita enggak mau, kita pengennya jangan overlapping," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU berencana menggelar sosialisasi visi-misi capres-cawapres, 9 Januari 2019.

Sosialisasi tersebut dinilai penting dilakukan sebelum penyelenggaraan debat. Sebab, melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami visi dan misi pasangan calon.

Sehingga, saat debat digelar, publik sudah lebih tahu dan punya referensi visi-misi paslon.

Kompas TV KPK masih mempelajari permintaan KPU agar perwakilan KPK menjadi panelis pada debat Capres-Cawapres pertama. Salah satu pertimbangan KPK sebelum memutuskan hadir atau tidak dalam debat pilpres yakni menjaga independensi KPK. Sebelumnya pada 28 Desember 2018, KPU melayangkan surat pada KPK untuk meminta kesediaan menjadi panelis debat Pilpres pertama pada 17 Januari mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

Nasional
Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.