Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Kompas.com - 04/01/2019, 19:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak berharap banyak pada debat calon presiden dan wakil presiden pertengahan Januari 2019 mendatang.

Koordinator Kontras Yati Andriani mengatakan, seperti pada momen debat Pilpres 2014 lalu, hampir dapat dipastikan kedua pasangan capres cawapres akan menempatkan topik HAM hanya sebatas retorika semata.

"Masuknya isu HAM dalam debat capres cawapres tidak menjamin sepenuhnya agenda HAM akan jadi agenda prioritas kedua pasangan yang berkontestasi," ujar Yati kepada Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

"Masuknya agenda HAM masih sebatas formalitas untuk meramaikan gelaran debat capres semata ya. Mengingat sejauh ini dari kedua kubu yang berkontetasi, tidak memiliki rekam jejak pemenuhan HAM yang signifikan dan substansif. Terutama untuk agenda HAM pada ranah perlindungan, pemenuhan hak sipil dan politik," lanjut dia.

Baca juga: Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Siap Menjawab Semua Tuduhan Soal HAM

Capres petahana Joko Widodo, misalnya. Selama ia memerintah, Yati menilai, Jokowi tidak memenuhi janji untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

Fakta ini ditambah dengan kondisi berbagai subsektor HAM yang masih mengecewakan. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlindungan kelompok rentan, hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

"Ruang demokrasi kian sempit, misalnya kebebasan bekrumpul dan berekspresi yang masih belum terjamin dan terlindungi," lanjut dia.

Capres penantang, Prabowo Subianto, lanjut Yati, lebih parah kondisinya. Secara hukum dan moril, ia justru dipertanyakan dalam hal penegakkan HAM karena diduga kuat terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu sepertivpenculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Prediksi Masalah HAM Masa Lalu Ditanyakan dalam Debat

"Jadi hal-hal tadi menunjukkan bahwa agenda HAM kerap hanya dijadikan formalitas dan komoditas Pilpres saja," ujar Yati.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya dilakukan pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV. Setelah debat pertama, debat kedua rencananya akan diselenggarakan 17 Februari 2019, debat ketiga 17 Maret 2019, dan keempat 30 Maret 2019.

Sementara debat terakhir belum ditentukan tanggalnya lantaran KPU dan tim kampanye masih akan mengecek jadwal masing-masing pasangan calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com