Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Kompas.com - 04/01/2019, 19:33 WIB
Koordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoordinator Kontras Yati Andriani di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak berharap banyak pada debat calon presiden dan wakil presiden pertengahan Januari 2019 mendatang.

Koordinator Kontras Yati Andriani mengatakan, seperti pada momen debat Pilpres 2014 lalu, hampir dapat dipastikan kedua pasangan capres cawapres akan menempatkan topik HAM hanya sebatas retorika semata.

"Masuknya isu HAM dalam debat capres cawapres tidak menjamin sepenuhnya agenda HAM akan jadi agenda prioritas kedua pasangan yang berkontestasi," ujar Yati kepada Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

"Masuknya agenda HAM masih sebatas formalitas untuk meramaikan gelaran debat capres semata ya. Mengingat sejauh ini dari kedua kubu yang berkontetasi, tidak memiliki rekam jejak pemenuhan HAM yang signifikan dan substansif. Terutama untuk agenda HAM pada ranah perlindungan, pemenuhan hak sipil dan politik," lanjut dia.

Baca juga: Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Siap Menjawab Semua Tuduhan Soal HAM

Capres petahana Joko Widodo, misalnya. Selama ia memerintah, Yati menilai, Jokowi tidak memenuhi janji untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.

Fakta ini ditambah dengan kondisi berbagai subsektor HAM yang masih mengecewakan. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlindungan kelompok rentan, hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ruang demokrasi kian sempit, misalnya kebebasan bekrumpul dan berekspresi yang masih belum terjamin dan terlindungi," lanjut dia.

Capres penantang, Prabowo Subianto, lanjut Yati, lebih parah kondisinya. Secara hukum dan moril, ia justru dipertanyakan dalam hal penegakkan HAM karena diduga kuat terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu sepertivpenculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Prediksi Masalah HAM Masa Lalu Ditanyakan dalam Debat

"Jadi hal-hal tadi menunjukkan bahwa agenda HAM kerap hanya dijadikan formalitas dan komoditas Pilpres saja," ujar Yati.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya dilakukan pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV. Setelah debat pertama, debat kedua rencananya akan diselenggarakan 17 Februari 2019, debat ketiga 17 Maret 2019, dan keempat 30 Maret 2019.

Sementara debat terakhir belum ditentukan tanggalnya lantaran KPU dan tim kampanye masih akan mengecek jadwal masing-masing pasangan calon.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X