Dinamika Politik 2018: Drama Jokowi Memilih Cawapres

Kompas.com - 17/12/2018, 09:00 WIB
Kompas TV Membelotnya kader Partai Amanat Nasional di sejumlah daerah dengan memberikan dukungan terhadap pasangan capres Jokowi-Ma'ruf jadi sorotan warganet di media sosial termasuk Facebook. Ulasan dinamika isu ini akan disampaikan rekan Frisca Clarissa.
Penulis Ihsanuddin
|

Bahkan, ia sudah diminta untuk menjahit baju guna keperluan deklarasi.

Sore harinya, Mahfud bergegas ke restoran Te Sate di kawasan Menteng, yang tak jauh dari tempat Jokowi dan Ketum Parpol berkumpul. Mahfud diminta untuk bersiap.

Namun, di restoran itu Mahfud justru mendapat kabar bahwa ia batal menjadi cawapres Jokowi. Mahfud dan para pendukungnya pun bergegas meninggalkan kawasan Menteng dan kembali ke kantornya.

Baca juga: Mahfud MD: Tak Harus Jadi Tim Sukses, Saya Dukung yang Pro-Pancasila

 

Tak lama setelah kepergian Mahfud, Jokowi akhirnya mengumumkan sosok pendampingnya. Benar saja, bukan Mahfud sosok yang dipilih Jokowi, melainkan Ma'ruf Amin.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

Apa yang terjadi?

Sampai saat ini tak ada penjelasan langsung dari Presiden Jokowi mengenai alasannya batal memilih Mahfud MD pada detik-detik terakhir. Namun, sebelumnya memang sempat terjadi penolakan terhadap Mahfud dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Baca juga: Drama Mahfud MD dalam Dua Pilpres...

Sehari sebelum pengumuman nama cawapres yang mengejutkan banyak pihak itu, Ma'ruf Amin secara diam-diam menemui Jokowi di Istana.

Setelah dari Istana, Ma'ruf lalu melanjutkan pertemuan dengan sejumlah petinggi PBNU di kantor DPP PBNU.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, serta Ketua PBNU Robikin Emhas. Cak Imin juga ikut dalam pertemuan itu.

Usai pertemuan, Said Aqil mengatakan kepada wartawan bahwa Mahfud MD bukanlah kader atau anggota Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Pilih Tak Ikut Tim Jokowi atau Prabowo, Ini yang Akan Dilakukan Mahfud MD

Sementara Robikin Emhas mengatakan, warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan kemenangan Jokowi jika cawapres yang dipilih bukan lah kader NU.

Belakangan, Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club mengungkapkan, ancaman NU menarik dukungan ke Jokowi itu merupakan perintah dari Ma'ruf Amin sendiri.

"Pernyataan itu (ancaman menarik dukungan) ada. Robikin yang menyatakan, dan yang menyuruh itu Kiai Maruf amin. Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya," ungkap Mahfud.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X