Salin Artikel

Dinamika Politik 2018: Drama Jokowi Memilih Cawapres

Salah satu yang menyedot perhatian publik adalah dinamika pemilihan calon wakil presiden untuk mendampingi petahana, Presiden Joko Widodo.

Sejak awal tahun 2018, spekulasi dan dinamika sudah bergulir terkait siapa yang akan dipilih oleh sang petahana.

Para Kandidat

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sejak jauh-jauh hari sudah mempromosikan dirinya sebagai calon pendamping Jokowi.

Makin mendekati batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, politisi yang akrab disapa Cak Imin itu makin gencar melakukan manuver.

Spanduknya sebagai calon wakil presiden 2019 terpampang dimana-mana. Cak Imin bahkan pada akhirnya membawa PKB untuk mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin atau disingkat Join.

Partai Golkar tidak mau kalah mempromosikan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Meski Airlangga tak secara terang-terangan mengaku ingin jadi cawapres Jokowi, namun elite-elite partai beringin terus mendorong hal itu terjadi.

Satu ketua umum parpol lagi yang juga sempat disebut-sebut masuk bursa cawapres Jokowi adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy.

Di luar nama ketua umum parpol, ada sejumlah nama dengan latar belakang lain yang juga muncul. Menjelang batas waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, Romy memberi bocoran 10 nama kandidat cawapres Jokowi.

Selain ada Cak Imin, Airlangga dan Romy yang berasal dari parpol, tujuh tokoh lain memiliki latar belakang yang beragam.

Dari unsur ulama, ada nama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin. Ada juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin.

Dari unsur pembantu Jokowi, muncul nama menteri keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sisanya, ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD serta Pengusaha Chairul Tanjung.

Hari Pengumuman

9 Agustus 2018, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari itu adalah sehari sebelum KPU menutup pendaftaran pasangan capres dan cawapres.

Di hari itu juga, Presiden Jokowi bersama ketua umum dan sekjen parpol koalisi mengumumkan sosok cawapres yang telah dipilih. Pengumuman dilakukan di restoran Plataran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, dinamika politik rupanya tak berhenti terjadi sampai pada hari pengumuman ini. Manuver politik justru terus dimainkan pada detik-detik terakhir sebelum pengumuman.

Pada Kamis siang itu, Mahfud MD sudah menyatakan kepada media bahwa ia lah yang dipilih oleh Jokowi sebagai cawapres.

Pengakuan itu ia keluarkan bukan tanpa alasan. Belakangan, Mahfud mengaku bahwa ia sudah diminta oleh pihak istana untuk bersiap.

Bahkan, ia sudah diminta untuk menjahit baju guna keperluan deklarasi.

Sore harinya, Mahfud bergegas ke restoran Te Sate di kawasan Menteng, yang tak jauh dari tempat Jokowi dan Ketum Parpol berkumpul. Mahfud diminta untuk bersiap.

Namun, di restoran itu Mahfud justru mendapat kabar bahwa ia batal menjadi cawapres Jokowi. Mahfud dan para pendukungnya pun bergegas meninggalkan kawasan Menteng dan kembali ke kantornya.

Tak lama setelah kepergian Mahfud, Jokowi akhirnya mengumumkan sosok pendampingnya. Benar saja, bukan Mahfud sosok yang dipilih Jokowi, melainkan Ma'ruf Amin.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

Apa yang terjadi?

Sampai saat ini tak ada penjelasan langsung dari Presiden Jokowi mengenai alasannya batal memilih Mahfud MD pada detik-detik terakhir. Namun, sebelumnya memang sempat terjadi penolakan terhadap Mahfud dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Sehari sebelum pengumuman nama cawapres yang mengejutkan banyak pihak itu, Ma'ruf Amin secara diam-diam menemui Jokowi di Istana.

Setelah dari Istana, Ma'ruf lalu melanjutkan pertemuan dengan sejumlah petinggi PBNU di kantor DPP PBNU.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, serta Ketua PBNU Robikin Emhas. Cak Imin juga ikut dalam pertemuan itu.

Usai pertemuan, Said Aqil mengatakan kepada wartawan bahwa Mahfud MD bukanlah kader atau anggota Nahdlatul Ulama.

Sementara Robikin Emhas mengatakan, warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan kemenangan Jokowi jika cawapres yang dipilih bukan lah kader NU.

Belakangan, Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club mengungkapkan, ancaman NU menarik dukungan ke Jokowi itu merupakan perintah dari Ma'ruf Amin sendiri.

"Pernyataan itu (ancaman menarik dukungan) ada. Robikin yang menyatakan, dan yang menyuruh itu Kiai Maruf amin. Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya," ungkap Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/09005111/dinamika-politik-2018-drama-jokowi-memilih-cawapres

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke