PARA Syndicate: Tren Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Menurun, Prabowo-Sandiaga Naik

Kompas.com - 14/12/2018, 18:56 WIB
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMODua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - PARA Syndicate menganalisis 12 hasil survei dari beberapa lembaga survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, selama periode Agustus hingga November 2018.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, setelah mereka menarik regresi linear dari data-data 12 hasil survei tersebut, tren elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menunjukkan penurunan.

"Secara umum pergerakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dari bulan Agustus sampai November itu trennya turun," ujar Ari saat merilis hasil perhitungan tersebut di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Baca juga: Optimisme 2 Kubu Capres di Balik Mandeknya Elektabilitas

Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memperlihatkan tren meningkat.

"Untuk Prabowo-Sandiaga trennya justru naik, walaupun sebenarnya tipis," kata dia.

Kemudian, tren pemilih yang belum menentukan pilihannya juga bergerak naik. Menurut Ari, hal itu menjadi fenomena menarik, sejumlah pemilih yang tadinya sudah punya pilihan kini justru ragu. 

Ia berpendapat bahwa tren tersebut perlu menjadi catatan bagi tim sukses masing-masing pasangan calon. Ari menuturkan, jika tidak ada perbaikan strategi, bisa jadi elektabilitas pasangan yang mengalami tren penurunan akan kian tergerus. 

"Kalau penurunan ini tidak disadari, tidak ada perubahan strategi kampanye segala macam, pasti trennya akan terus turun," ungkapnya.

Baca juga: Timses Klaim Elektabilitas Jokowi-Maruf di Banten Ungguli Prabowo-Sandiaga

PARA Syndicate menganalisis 12 hasil survei terkait elektabilitas paslon dari lembaga survei yang dianggap kredibel.

Seluruh survei yang dianalisis menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden sekitar 1.500 orang.

Hasil survei yang dipakai berasal dari lembaga-lembaga seperti, Alvara, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Y-Publica, Indikator, dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Kemudian, Populi Center, Litbang Kompas, serta Median.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X