PARA Syndicate: Tren Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Menurun, Prabowo-Sandiaga Naik

Kompas.com - 14/12/2018, 18:56 WIB
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMODua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - PARA Syndicate menganalisis 12 hasil survei dari beberapa lembaga survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, selama periode Agustus hingga November 2018.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, setelah mereka menarik regresi linear dari data-data 12 hasil survei tersebut, tren elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menunjukkan penurunan.

"Secara umum pergerakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dari bulan Agustus sampai November itu trennya turun," ujar Ari saat merilis hasil perhitungan tersebut di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Baca juga: Optimisme 2 Kubu Capres di Balik Mandeknya Elektabilitas

Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memperlihatkan tren meningkat.

"Untuk Prabowo-Sandiaga trennya justru naik, walaupun sebenarnya tipis," kata dia.

Kemudian, tren pemilih yang belum menentukan pilihannya juga bergerak naik. Menurut Ari, hal itu menjadi fenomena menarik, sejumlah pemilih yang tadinya sudah punya pilihan kini justru ragu. 

Ia berpendapat bahwa tren tersebut perlu menjadi catatan bagi tim sukses masing-masing pasangan calon. Ari menuturkan, jika tidak ada perbaikan strategi, bisa jadi elektabilitas pasangan yang mengalami tren penurunan akan kian tergerus. 

"Kalau penurunan ini tidak disadari, tidak ada perubahan strategi kampanye segala macam, pasti trennya akan terus turun," ungkapnya.

Baca juga: Timses Klaim Elektabilitas Jokowi-Maruf di Banten Ungguli Prabowo-Sandiaga

PARA Syndicate menganalisis 12 hasil survei terkait elektabilitas paslon dari lembaga survei yang dianggap kredibel.

Seluruh survei yang dianalisis menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden sekitar 1.500 orang.

Hasil survei yang dipakai berasal dari lembaga-lembaga seperti, Alvara, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Y-Publica, Indikator, dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Kemudian, Populi Center, Litbang Kompas, serta Median.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X