Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun, Kata Timses karena Sibuk Lawan Fitnah dan Hoaks

Kompas.com - 16/12/2018, 12:19 WIB
Pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin menemui para relawan dan pendukung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). Setelah dari Tugu Proklamasi, Jokowi-Maruf Amin akan langsung menuju Kantor KPU untuk mengambil nomor urut sebagai peserta Pemilu Presiden 2019. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin menemui para relawan dan pendukung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). Setelah dari Tugu Proklamasi, Jokowi-Maruf Amin akan langsung menuju Kantor KPU untuk mengambil nomor urut sebagai peserta Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, tidak membantah hasil analisis PARA Syndicate tentang penyebab menurunnya tren elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

PARA Syndicate sebelumnya menyebut turunnya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf karena pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu dan tim suksesnya sibuk bermain di genderang lawan.

"Kami sangat sibuk dalam mengklarifikasi berbagai macam gimmick yang biasa dilakukan tim lawan," ujar Raja ketika dihubungi, Minggu (16/12/2018).

"Mengklarifikasi fitnah dan hoaks tepatnya," tambah dia.

Baca juga: Menurut PARA Syndicate, Ini Penyebab Tren Elektabilitas Jokowi-Maruf Menurun

Menurut dia, pihak lawan dan timsesnya sering melontarkan isu-isu yang dianggapnya tidak benar. Contohnya, isu mengenai kenaikan harga-harga bahan pokok.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018).
Oleh karena itu, tim sukses Jokowi-Ma'ruf mengklarifikasinya agar masyarakat tidak termakan isu itu.

Raja mengatakan, hasil analisis PARA Syndicate akan menjadi masukan bagi TKN Jokowi-Ma'ruf dalam menyusun strategi ke depan.

Selain itu, koordinasi antara tim Jokowi dan tim Ma'ruf Amin juga akan ditingkatkan lagi.

"Pada intinya, ini adalah masukan baik yang akan dipergunakan untuk perbaikan ke depan," ujar Raja.

Baca juga: PARA Syndicate: Tren Elektabilitas Jokowi-Maruf Menurun, Prabowo-Sandiaga Naik

"Kami akan rumuskan cara-cara yang lebih efektif untuk meyakinkan pemilih bahwa Pak Jokowi masih menjadi pemimpin terbaik di negeri ini," tambah dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X