Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Demokrat, Elektabilitas Parpol Jatuh Bila Petingginya Bukan Capres atau Cawapres

Kompas.com - 06/03/2018, 18:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, pembahasan soal capres dan cawapres di partainya masih belum final sehingga semua kemungkinan masih bisa terjadi.

Namun, menurut dia ada yang harus dicermati dalam pembahasan capres dan cawapres saat ini yang tak bisa lepas dari aspek keserentakan antara pemilu legislatif dan presiden.

Hal tersebut, kata Rachland, sangat memengaruhi siapa capres atau cawapres yang akan diusung masing-masing partai. Sebab, menurut dia, parpol yang tak mengusung capres atau cawapres elektabilitasnya akan tergerus di pemilu legislatif.

 Rachland Nashidik.KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Rachland Nashidik.

(Baca juga: Demokrat Akui Safari Politik AHY untuk Bangun Koalisi Pilpres 2019)

Lebih lanjut, ia mengatakan, parpol yang mengusung petingginya menjadi capres atau cawapres akan lebih diingat oleh pemilih.

"Nah jebakannya di sini adalah, kalau parpol tidak punya calon untuk diusung jadi capres maupun cawapres, ya maka ada risiko bahwa partai itu pada 2019 yang serentak itu elektabilitasnya bisa jatuh," kata Rachland, saat dihubungi, Selasa (6/3/2018).

Ia pun mencontohkan Golkar yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi di Pemilu 2019 namun belum menawarkan kadernya sebagai cawapres. Maka ia memprediksi elektabilitas Golkar bisa menurun.

Lain halnya dengan PDI-P yang diasosiasikan dengan Jokowi selaku kadernya, elektabilitasnya, menurut Rachland, akan meningkat.

"PDI-P dengan Golkar mengusung Jokowi jadi capres tapi cawapresnya bukan Golkar. Ya Golkar harus bersiap menerima yang tinggi elektabilitasnya adalah Jokowi dan partai mana calon cawapres itu berasal. Ya kalau bukan Golkar atau Airlangga, ya wasalam deh," lanjut dia.

Kompas TV Joko Widodo menerima kunjungan dari putra Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com