Menurut Demokrat, Elektabilitas Parpol Jatuh Bila Petingginya Bukan Capres atau Cawapres

Kompas.com - 06/03/2018, 18:39 WIB
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 14 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KRISTIANTO PURNOMO Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 14 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, pembahasan soal capres dan cawapres di partainya masih belum final sehingga semua kemungkinan masih bisa terjadi.

Namun, menurut dia ada yang harus dicermati dalam pembahasan capres dan cawapres saat ini yang tak bisa lepas dari aspek keserentakan antara pemilu legislatif dan presiden.

Hal tersebut, kata Rachland, sangat memengaruhi siapa capres atau cawapres yang akan diusung masing-masing partai. Sebab, menurut dia, parpol yang tak mengusung capres atau cawapres elektabilitasnya akan tergerus di pemilu legislatif.

 Rachland Nashidik.KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Rachland Nashidik.


(Baca juga: Demokrat Akui Safari Politik AHY untuk Bangun Koalisi Pilpres 2019)

Lebih lanjut, ia mengatakan, parpol yang mengusung petingginya menjadi capres atau cawapres akan lebih diingat oleh pemilih.

"Nah jebakannya di sini adalah, kalau parpol tidak punya calon untuk diusung jadi capres maupun cawapres, ya maka ada risiko bahwa partai itu pada 2019 yang serentak itu elektabilitasnya bisa jatuh," kata Rachland, saat dihubungi, Selasa (6/3/2018).

Ia pun mencontohkan Golkar yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi di Pemilu 2019 namun belum menawarkan kadernya sebagai cawapres. Maka ia memprediksi elektabilitas Golkar bisa menurun.

Lain halnya dengan PDI-P yang diasosiasikan dengan Jokowi selaku kadernya, elektabilitasnya, menurut Rachland, akan meningkat.

"PDI-P dengan Golkar mengusung Jokowi jadi capres tapi cawapresnya bukan Golkar. Ya Golkar harus bersiap menerima yang tinggi elektabilitasnya adalah Jokowi dan partai mana calon cawapres itu berasal. Ya kalau bukan Golkar atau Airlangga, ya wasalam deh," lanjut dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Close Ads X