Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapan Demokrat Putuskan Dukungan Pilpres? AHY Jawab "Tunggu Tanggal Mainnya"

Kompas.com - 06/03/2018, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Satgas Bersama Pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, partainya pasti akan bergabung ke gerbong koalisi partai politik dalam menyambut pemilihan presiden 2019.

Pasalnya, Demokrat tidak memiliki cukup suara untuk mengajukan bakal calon presiden atau wakil presiden tanpa koalisi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah.

Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah. Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019. Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Anggap Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Sulit Terbentuk", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/17252261/pdi-p-anggap-poros-di-luar-jokowi-dan-prabowo-sulit-terbentuk.
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Sandro Gatra

Pada Pilpres 2014, Demokrat memilih tidak ikut mengusung pasangan capres-cawapres alias netral.

"Berdasarkan presidential threshold 20 persen, maka Demokrat tidak bisa sendirian. Demokrat hari ini memegang tiket 10 persen lebih sedikit berdasarkan hasil Pemilu 2014 lalu. Oleh sebab itu, koalisi adalah sebuah keniscayaan," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

(Baca juga : AHY: Keluarga Besar Demokrat Berharap Kehadiran Presiden Jokowi di Rapimnas)

Namun, apakah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan berada di gerbong koalisi pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 atau tidak, Agus mengatakan, saat ini belum ada keputusan.

"Dalam politik segala sesuatunya mungkin terjadi. Tapi Demokrat hari ini saya ketahui belum memiliki sikap khusus terkait siapa yang akan didukung. Akhirnya kapan itu? Tunggu tanggal mainnya. Demokrat akan menentukan sikapnya," ujar AHY.

Ia memastikan, partainya tengah mengkomunikasikan hal tersebut dengan partai politik lainnya.

(Baca juga : Lewat AHY, SBY Titip Pesan agar Jokowi Tetap Sehat dan Lanjutkan Memimpin Negeri)

Ketika ditanya apakah sikap Demokrat dalam Pilpres 2019 akan diketahui pada Rapimnas 10-11 Maret 2018, AHY menampiknya.

Menurut AHY, Rapimnas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) itu merupakan konsolidasi seluruh kader Demokrat.

"Tema besarnya adalah Demokrat siap. Saya ulangi, Demokrat siap. Ini menunjukkan sebuah kesiapan secara psikis atau fisik di lapangan bahwa kader PD siap berjuang dan menjadi peserta Pemilu 2019. Itu saja," ujar AHY.

AHY datang ke Istana hendak mengirimkan undangan Rapimnas Demokrat kepada Presiden Jokowi.

Ia mengklaim, Presiden Jokowi bersedia hadir di dalam acara itu dan panitia akan memberikan kesempatan Presiden Jokowi untuk berpidato di hadapan para kadernya.

Kompas TV Kemungkinan munculnya poros ketiga yang memunculkan capres di luar Jokowi dan Prabowo Subianto terus dibicarakan sejumlah partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com