JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengamini saat ini Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang banyak pihak untuk maju sebagai calon presiden dan membentuk poros baru.
Namun, kata dia, Partai Demokrat belum mengambil keputusan yang final soal siapa yang akan diusung sebagai capres atau cawapres.
"Kami, Mas AHY dan Demokrat ini belum final. Apakah Mas AHY kemudian akan maju di dalam konteks poros Pak Jokowi atau Pak Prabowo, ataukah ada poros baru itu tentu sangat dinamis," kata Didik saat dihubungi, Selasa (6/3/2018).
(Baca juga : Kapan Demokrat Putuskan Dukungan Pilpres? AHY Jawab Tunggu Tanggal Mainnya)
Ia mengatakan, keputusan untuk menentukan capres atau cawapres yang diusung Demokrat masih harus dibicarakan dengan seluruh kader partai.
Demokrat masih perlu menilai sejauh mana ekspektasi masyarakat atas kelahiran pemimpin baru.
Didik memastikan Demokrat akan menentukan capres atau cawapres yang diusung di Pilpres 2019 secara rasional.
"Kami pasti akan menyikapi itu dengan rasional dan utuh. Bagaimana menyikapi apakah kemudian kita akan berdiri pada posisi mana. Kemudian kita akan berkoalisi dengan siapa. Tentu itu dengan dinamika perjalan politik pasti nanti kami akan putuskan," lanjut dia.
(Baca juga : AHY Nilai Terlalu Dini Bahas Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Dalam Pilpres 2019)
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah.
Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.
Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.
Pada Pilpres 2014, Demokrat memutuskan tidak ikut mengusung pasangan capres-cawapres alias netral. Demokrat gagal mengusung calon setelah menggelar konvensi.
Adapun AHY sebelumnya gagal dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia memutuskan keluar dari militer setelah maju Pilkada DKI.