Tahun Politik, Panglima Hadi Tjahjanto Kembali Tegaskan Netralitas TNI

Kompas.com - 25/01/2018, 17:22 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjantodi Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjantodi Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali menegaskan soal netralitas TNI dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan tahapan Pemilu 2019 mendatang.

Panglima TNI meminta seluruh jajarannya agar tidak terpancing dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan TNI.

Hal itu disampaikan Hadi saat memberikan sambutan pada penutupan rapat pimpinan TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).

"Satu hal yang terpenting adalah netralitas TNI. Jangan terpancing dengan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan TNI," ujar Hadi seperti dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Kamis (25/1/2018).

(Baca juga: Arahan Panglima agar TNI dapat Menjaga Netralitas pada Tahun Politik)

Menurut Hadi, dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu, TNI berkewajiban untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.

TNI, lanjut Hadi, dilarang untuk ikut berpolitik praktis sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Hadi pun menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.

"Politik TNI adalah politik negara yang direpresentasikan oleh pemerintah yang dipilih secara konstitusional," kata Hadi.

(Baca juga: Marsekal Hadi Tjahjanto: Netralitas TNI Kami Jaga di Atas Segalanya)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X