Jelang Pilkada, TNI AD Bentuk Tim Pengawal Netralitas Tentara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan, pimpinan TNI selalu menekankan netralitas tentara terhadap segala bentuk politik praktis.

Namun, masih saja ditemui prajurit yang tidak netral. Oleh karena itu, TNI AD berencana membentuk pengawas khusus untuk memonitor dugaan penyimpangan netralitas anggotanya.

"Saya perintahkan Pangdam bentuk tim pengawal netralitas TNI yang bertugas melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungan masing-masing berkaitan netralitas TNI AD dalam pesta demokrasi," ujar Mulyono dalam amanat saat upacara sertijab di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (15/1/2018).

(Baca juga : Kapolri Minta Masyarakat Laporkan Polisi yang Tak Netral di Pilkada)

Mulyono akan memberdayakan unsur intelijen TNI untuk memantau hingga ke akar rumput. Mereka akan menerima pengaduan masyarakat soal dugaan ketidaknetralan oknum TNI.

Nantinya, tim tersebut akan memberi laporan kepada Mulyono secara intensif.

"Itu adalah wujud dari keseriusan kita dalam rangka menjaga netralitas TNI," kata Mulyono.

(baca: KSAD Ingatkan Purnawirawan Tak Menarik-narik Anggota Aktif ke Politik Praktis)

Untuk pengawasan tersebut, TNI akan bekerja sendiri di lingkup internal. Mulyono mengatakan, pihaknya tidak melibatkan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan tim pengawas itu.

Di samping menjaga netralitas, TNI juga diminta menjaga soliditas, baik secara internal maupun eksternal dengan pihak lain.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan konflik yang ditimbulkan selama tahun Pilkada.

"Ini untuk kepentingan internal AD dalam rangka memberikan jaminan ke masyarakat, kita tetap harus netral," kata dia.