Ketum Hanura Kecewa atas Putusan MK soal Verifikasi Faktual Parpol

Kompas.com - 12/01/2018, 18:29 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso) pun menyayangkan putusan MK tersebut.

"Sebetulnya menurut saya itu enggak perlu," ujar Oso ketika ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Oso beranggapan, verifikasi faktual tak perlu diulang-ulang. Lantaran, pada Pemilu 2014 sudah dilakukan.


"Ini kan partai sudah lama, namanya juga sudah verifikasi. Kok diulang-ulang lagi," kata Oso.

Menurut Oso, verifikasi faktual itu lebih tepat diwajibkan kepada partai politik baru yang akan ikut Pemilu 2019.

"Kalau mau ulang itu partai yang baru. Kalau partai yang lama, nanti marah semua partai-partai," kata dia.

(Baca juga: PSI Yakin KPU Patuhi Putusan MK soal Verifikasi Faktual Semua Parpol)

Meski demikian, Ketua DPD RI itu mengatakan bahwa ia bisa memahami putusan MK tersebut.

"Ini porsinya hukum. Jadi, saya enggak berani juga bilang oh ini salah. Cuma sebagai partai, saya kecewa juga. Dari segi hukum, kita taat hukum. Jadi apa yang sudah diputuskan itu ya itulah yang harus kita laksanakan," katanya.

"Jadi enggak ada, oh karena saya enggak suka harus ini. Enggak bisa. Ini ketetapan hukum yang telah diatur menurut mekanisme hukum. Kita harus patuh," terang dia.

MK sebelumnya mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X