Pegawai KPK Memohon ke Jokowi untuk Percepat Pengusutan Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (29/12/2017) hari ini genap berusia 14 tahun. Hari jadi KPK ini diperingati secara sederhana dengan membagi-bagikan bunga aster kepada awak media yang biasa meliput di lembaga antirasuah itu.

Bunga dibagikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Aulia Postiera. Sayangnya, peringatan hari jadi KPK ini menjadi kurang sempurna karena kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan hingga hari ini belum menemui titik temu.

Hal ini pun menjadi perhatian serius pimpinan dan pegawai KPK. Meskipun banyak capaian KPK yang dilakukan tahun ini, Syarif merasa prihatin lantaran Novel Baswedan masih harus menjalani perawatan mata di Singapura. Mata kiri Novel yang terkena siraman air keras pada 11 April 2017 lalu masih belum sembuh betul.

Baca juga : Ada Operasi Lanjutan, Novel Baswedan Belum Bisa Pulang hingga 2018

"Kami masih sangat prihatin, Kasatgas e-KTP Novel Baswedan belum sembuh matanya. Bahkan pada saat operasi kedua di mata kiri itu sedang diupayakan terus dan belum sembuh," kata Syarif kepada awak media.

Syarif pun memohon doa masyarakat untuk kesembuhan mata kiri Novel.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Aulia Postiera di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

"Kami memohon dan meminta kepada Bapak Presiden agar penanganan kasus penyerangan terhadap rekan kami Novel Baswedan ini dapat dipercepat dan diselesaikan," ujar dia.

Baca juga : Ini Ciri-ciri Dua Orang yang Diduga Pelaku Penyerangan Novel Baswedan

Menurut dia, pelaku penyerangan harus bisa diungkap agar teror yang dialami Novel tak terulang kembali. Aulia menyebut ada kemungkinan teror yang dialami Novel akan dialami pegawai lainnya, termasuk pimpinan KPK.

"Ancaman terhadap seorang Novel, itu bisa terjadi kepada siapa saja di KPK ini. Biasa jadi besok Pak Laode, Pak Agus, Pak Saut, Bu Basaria, Pak Alex, atau kita-kita semua pegawai KPK yang ada di sini," kata dia.

Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 ditandatangani pada 27 Desember 2002 oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri Namun, KPK resmi beroperasi pada 29 Desember 2003 setelah Megawati mengangkat pimpinan KPK lewat keppres.