Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Baswedan Sebut Informasi Publik Sangat Membantu KPK Ungkap Korupsi Besar

Kompas.com - 14/12/2017, 14:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan pentingnya  informasi publik dalam mengungkap kasus dugaan korupsi.

Novel menyebutkan, selama ia mengabdi di KPK, pengungkapan sejumlah kasus korupsi besar diawali dari informasi masyarakat.

"Sepanjang yang saya tahu, setiap perkara korupsi besar, selalu ada whistle blower. Peranan informasi publik menjadi sangat signifikan dalam proses pengungkapan perkara," ujar Novel melalui telekonferensi dari Singapura, dalam sebuah diskusi, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017).

Novel mengatakan, KPK memiliki sistem agar masyarakat yang melaporkan informasi dugaan korupsi tetap terjaga kerahasiaannya. Salah satunya, dengan menerapkan komunikasi satu pintu terhadap pelapor.

Baca: YLBHI Pertanyakan Perlindungan KPK terhadap Novel Baswedan

Artinya, KPK hanya menunjuk satu orang untuk berkomunikasi dengan sang pelapor. Selain orang yang ditunjuk serta atasannya, tak ada lagi yang mengetahui identitas serta dokumen yang dibawa pelapor.

"Sebab kalau pelapor beserta informasinya ini diketahui banyak orang, akan menjadi rentan. Jadi bagaimana caranya ketika orang ini memberi informasi, orangnya (pegawai KPK) sama terus," ujar Novel.

Dalam beberapa kasus, KPK juga pernah menemui pelapor yang seharusnya dirahasiakan, tetapi juga buka suara melalui media massa.

Baca: Urgensi Perppu Perlindungan KPK

Jika kondisinya seperti ini, KPK memiliki kewenangan untuk memberikan pengamanan melekat secara fisik kepada yang bersangkutan demi keselamatan dirinya dan kelanjutan perkara yang ditangani KPK.

Untuk perlindungan saksi tersebut, KPK biasanya bekerja sama dengan LPSK.

"Tapi sebisa mungkin, utamanya adalah yang bersangkutan tidak diketahui. Repot kalau malah dia buka suara di publik," ujar Novel.

Kompas TV 2 Sketsa dari wajah terduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan telah disebar ke seluruh kantor polisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com