Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Figur Ketua DPR Antitesis Setya Novanto

Kompas.com - 22/12/2017, 12:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Setelah Golkar resmi memiliki ketua umum baru pengganti Setya Novanto, kini publik menunggu kapan Golkar menunjuk pengganti Novanto sebagai ketua DPR.

Figur calon ketua DPR juga menjadi sorotan mengingat masa kerja DPR periode 2014-2019 bersisa kurang dari dua tahun lagi.

Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto, menilai, figur yang menggantikan Novanto haruslah sosok yang berbeda dari Novanto.

"Seharusnya, sosoknya yang merupakan antitesis dari Setya Novanto. Sosok yang bersih, berintegritas, yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat," ujar Toto saat dihubungi, Jumat (22/12/2017).

Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (3/6/2016)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (3/6/2016)

Tidak hanya merupakan antitesis Novanto, figur calon ketua DPR juga menurutnya harus berada di luar faksi Novanto. Jadi, publik tak mengait-ngaitkannya dengan kasus yang menjerat Novanto.

(Baca juga: Ketum Golkar Resmi Dikukuhkan, Bagaimana Posisi Ketua DPR?)

Figur politisi muda, kata Toto, juga ideal sebagai ketua DPR pengganti Novanto.

Sosok Aziz Syamsuddin dinilai cukup potensial karena tergolong kader muda. Namun, Toto menyayangkan nama Aziz sudah telanjur "tercemar" karena ditunjuk Novanto menjadi pengganti.

Ketua Badan Anggaran DPR itu pun menjadi identik dengan faksi Novanto.

"Mungkin harus menemukan tokoh yang selama ini tidak berkaitan sama sekali (dengan Novanto)," katanya.

(Baca juga: Golkar Bakal Pilih Ketua DPR Baru yang Mampu Tingkatkan Marwah Partai)

Momentum ini pun dinilai menjadi pertaruhan bagi Airlangga selaku nakhoda baru Partai Golkar untuk memilih sosok yang tepat sebagai ketua DPR.

Sebab, hal itu akan memengaruhi elektabilitas Golkar jelang Pemilu 2019.

"Sekarang pertaruhan Ketua Umum Golkar yang baru, Airlangga, apakah mampu memilihkan itu. Pertaruhannya untuk elektabilitas Golkar di Pileg 2019," ujar Toto.

Figur calon pengganti Novanto sebagai Ketua DPR juga menjadi sorotan dari internal Golkar. Salah satunya diungkapkan fungsionaris Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Doli menilai, figur yang nantinya ditunjuk akan sangat menentukan.

"Tentu figur yang akan ditempatkan itu adalah figur yang harus dikenal sebagai figur yang bersih, tidak punya track record berpotensi masalah hukum, serta tidak pernah, sedang, dan akan tersangkut isu korupsi," kata Doli.

(Baca juga: Fahri Hamzah Berharap Ketua DPR Pengganti Novanto Dilantik 9 Januari 2018)

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, posisi ketua DPR akan dibicarakan pada forum rapat pleno DPP Partai Golkar. Namun, ia belum dapat memastikan kapan pleno tersebut akan digelar.

"Ketua DPR ini akan diputuskan oleh rapat pleno DPP," ujar Nurdin seusai Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Saat dikonfirmasi mengenai beberapa nama yang beredar sebagai calon ketua DPR, Nurdin memahami bahwa banyak nama yang beredar di publik.

Menurut dia, Golkar memiliki 91 kader di DPR dengan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi ketua DPR sehingga Golkar tidak akan kesulitan memilih nama.

"Artinya bahwa begitu banyak kader Golkar yang bisa dipertimbangkan menjadi ketua DPR," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menunjuk ketua DPR yang bisa bekerja transparan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com