Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Ketua DPR Kosong, Pimpinan DPR Gelar Rapim Bahas Plt

Kompas.com - 11/12/2017, 19:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyatakan dengan adanya pengunduran diri secara resmi Setya Novanto dari kursi Ketua, maka pucuk pimpinan DPR saat ini resmi kosong.

Oleh karena itu, saat ini pimpinan DPR langsung menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR.

"Soal pengunduran diri secara otomatis karena itu hak dari Ketua DPR. Kalau pernyataan berhenti itu pernyataan sepihak. Jadi sudah resmi mengundurkan diri. Tak perlu disahkan di paripurna. Kami mau rapim termasuk (penetapan) Plt Ketua (DPR)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Baca juga : Tunda Aziz Jadi Ketua DPR, Seluruh Fraksi Minta Golkar Selesaikan Konflik Internal

Ia menambahkan rapim dilaksanakan pada malam ini juga. Sementara itu, terkait pergantian Ketua DPR, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar.

Fadli menambahkan, Golkar tentunya akan melakukan konsolidasi internal untuk menyelesaikan perbedaan di internal mereka terkait pilihan Ketua DPR pengganti Novanto.

"Apalagi belum ada satu kesepakatan yang ada di dalam. Kami tak ingin membuat satu kegaduhan baru. Serahkan ke Partai Golkar untuk menentukan di masa sidang berikutnya," lanjut Fadli.

Baca juga : DPR Belum Sepakati Aziz Syamsuddin Gantikan Setya Novanto

Sebelumnya, pengunduran diri Setya Novanto dari Ketua DPR disetujui oleh rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di sela-sela rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Kalau pengunduran diri Pak Setya Novanto karena sepihak pada Rapim (Rapat Pimpinana) sudah disampaikan, Itu terkait sekarang," kata Fadli.

Kompas TV Dan Senin (11/12) siang, bila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com