Ketum Golkar Resmi Dikukuhkan, Bagaimana Posisi Ketua DPR?

JAKARTA, KOMPAS.com — Airlangga Hartarto resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Rabu (20/12/2017).

Posisi Setya Novanto di partai resmi digantikan Airlangga. Bagaimana nasib pengganti Novanto di DPR?

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, posisi Ketua DPR akan dibicarakan pada forum rapat pleno DPP Partai Golkar. Namun, ia belum dapat memastikan kapan pleno tersebut akan digelar.

"Ketua DPR ini akan diputuskan oleh rapat pleno DPP," ujar Nurdin seusai Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu.

(Baca juga: Airlangga Hartarto: Sejak Hari Ini Kita Tidak Punya Kelompok-kelompok Lagi...)

Nurdin menambahkan, baik forum seperti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) maupun Munaslub hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jadi, pembahasan soal Ketua DPR tak dibahas dalam forum-forum tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai beberapa nama yang beredar sebagai calon Ketua DPR, Nurdin memahami bahwa banyak nama yang beredar ke publik.

Menurut dia, Golkar memiliki 91 kader di DPR dengan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi Ketua DPR sehingga Golkar tidak akan kesulitan memilih nama.

"Artinya bahwa begitu banyak kader Golkar yang bisa dipertimbangkan menjadi Ketua DPR," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Munaslub Partai Golkar menyepakati masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto hingga 2019 dan bisa diperpanjang melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Airlangga ditunjuk secara aklamasi sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto yang tengah menjalani proses hukum terkait proyek e-KTP.