Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drama 7 Jam Sebelum Dakwaan Setya Novanto Dibacakan...

Kompas.com - 14/12/2017, 06:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Kompas TV Sementara itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sidang gugatan praperadilan KPK oleh Setya Novanto kembali digelar.

Hakim Yanto justru mempertanyakan kenapa kesempatan yang sudah diberikan untuk memeriksa kondisi kesehatan Novanto tak dimanfaatkan dengan baik.

"Waktu minta (dokter dari RSPAD) tadi enggak ada komunikasi? Kan gitu. Jangan sampai (dokter) umum kemudian ditolak. Ini dilihat orang banyak," kata Hakim Yanto.

Kembali Membisu. Hakim Yanto kembali bertanya kepada Novanto mengenai identitasnya. Namun, lagi-lagi Ketua Umum Partai Golkar kembali membisu.

"Nama lengkap saudara?" tanya Ketua Majelis Hakim Yanto.

"Tidak dengar pertanyaan saya?" kata Yanto lagi.

Novanto terus diam dan menunduk saat ditanya tempat tanggal lahir dan identitas lainnya.

Yanto pun sempat meminta anggota majelis hakim lain yang berbicara dengan Novanto dengan harapan ada jawaban dari mantan Ketua DPR itu.

Novanto tak mengeluarkan jawaban apapun. Ia pada akhirnya hanya mengeluarkan satu kalimat, yakni "Saya kurang sehat, Yang Mulia".

Namun, saat ditanya apakah bisa mengikuti jalannya persidangan secara perlahan, Novanto lagi-lagi tak menjawab.

Akhirnya, pada pukul 14.56 WIB, Hakim Yanto memutuskan kembali menskors sidang untuk melakukan musyawarah dengan hakim lainnya.

Dakwaan dibacakan. Sidang kembali dimulai sekitar pukul 16.40 WIB. Hakim Yanto kembali bertanya kepada tiga dokter RSCM apakah hasil pemeriksaan mereka terhadap Novanto bisa dipertanggungjawabkan.

Hakim Yanto bertanya kepada ketiga dokter yang memeriksa Novanto apakah mereka bersedia bertanggungjawab dengan hasil pemeriksaannya.

"Artinya kalau pemeriksaan saudara enggak benar bisa dipermasalahkan penasihat hukum," kata Yanto kepada ketiga dokter tersebut.

Ketiga dokter menjawab singkat secara bergantian bahwa mereka siap bertanggungjawab dengan hasil pemeriksaannya.

Hakim juga kemudian meminta ketiga dokter tersebut membacakan secara lengkap hasil pemeriksaan kesehatan Novanto.

Setelah itu, Hakim Yanto memutuskan surat dakwaan bisa dibacakan. Pembacaan surat dakwaan baru dimulai pukul 17.13 WIB, tujuh jam setelah hakim membuka sidang.

Jaksa Penuntut Umum KPK secara bergantian membacakan surat dakwaan Novanto.

Mantan Ketua Fraksi Golkar itu didakwa telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek E-KTP.

Selain itu, Novanto diperkaya dengan mendapat jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga 135.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 miliar (kurs 2010).

(baca: Dakwaan Dibacakan, Setya Novanto Terus Menunduk dan Tutupi Wajahnya)

Praperadilan gugur?

Dalam sidang di PN Jaksel, jaksa KPK memperlihatkan rekaman jalannya sidang perkara e-KTP di Pengadilan Tipikor.

Hal itu sebagai bukti bahwa sidang pokok perkara e-KTP yang menjerat Novanto sudah dimulai. Dengan demikian, praperadilan gugur.

Hakim tunggal praperadilan Kusno sebelumnya mengatakan, dalam Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, disebutkan bahwa praperadilan gugur apabila hakim pokok perkara mulai memeriksa terdakwa dalam persidangan.

Pengacara Novanto Maqdir Ismail pun mengakui, dengan dibacakannya dakwaan oleh JPU, maka praperadilan yang diajukan kliennya otomatis gugur.

"Dakwaan sudah dibacakan seperti ini berarti gugur sudah," kata Maqdir kepada wartawan di sela-sela sidang pembacaan dakwaan yang tengah diskors, Rabu petang.

Namun, putusan praperadilan baru akan dibacakan pada Kamis sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com