Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Kompas.com - 03/05/2024, 13:27 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Caleg DPRD Dapil 2 Minahasa, Sulawesi Utara, Rio Valentino Palilingan hadir secara daring dalam sidang sengketa pemilihan legislatif (pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat menyampaikan permohonannya, Rio meminta maaf kepada Hakim MK Arief Hidayat karena tidak bisa hadir secara langsung di Gedung MK, Jakarta Pusat. 

Ia mengaku tak bisa terbang ke Jakarta akibat Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara yang ditutup akibat erupsi Gunung Ruang.

"Maaf sebelumnya saya ingin sampaikan, Yang Mulia. Saya tidak bisa hadir karena Bandar Udara Sam Ratulangi masih (ditutup karena erupsi Gunung Ruang)," ucap Rio dalam sengketa Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (3/5/2024).

Baca juga: PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Ketika Rio masih berbicara, Hakim MK Arief Hidayat memotong dan menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan kehadiran secara daring dari Pemohon.

"Ya enggak apa-apa, melalui daring enggak masalah, tetap boleh. Sah, sama saja hadir atau tidak hadir di sini. Tapi, daring hadirnya juga tidak ada masalah," respons Hakim Arief kepada Rio.

Dalam permohonannya, Rio sebagai Pemohon mempersoalkan selisih 15 suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Menurut Termohon, total suara Pemohon sejumlah 2.318. Sedangkan, menurut hemat Pemohon, ada 2.333 suara. Ada selisih pengurangan 15," kata Rio.

Baca juga: Kuasa Hukum Caleg Jawab Siap Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Ia menjelaskan, selisih suara tersebut disebabkan karena adanya pengurangan suara di 6 TPS yang dibatalkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

"Karena surat suara tersebut robek di lipatan surat suara atas nama saya," lanjut Rio.

Menurut dia, tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 pasal 55 ayat (7) dan (8) dan Keputusan KPU No. 66 tahun 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Rencana Pemerintah Budi Daya Kratom di Tengah Legalitas yang Dipertanyakan...

Rencana Pemerintah Budi Daya Kratom di Tengah Legalitas yang Dipertanyakan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com