Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah

Kompas.com - 07/09/2017, 23:17 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Saat Ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirDirektur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Saat Ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) terus mendapatkan penolakan.

Meski di DPR sendiri usulan ini belum bulat, namun sejumlah elemen masyarakat tetap menyuarakan agar rencana ini dibatalkan. Lebih dari itu, apabila rencana ini terus bergulir, ada kekhawatiran pemerintah bakal menyetuinya.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi keputusan pemerintah sebelumnya yang menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).

Ray berpendapat, kenaikan dana bantuan parpol tersebut ibarat "politik balas budi" pemerintah kepada DPR. Sebab, selama tiga tahun terakhir, praktis tidak ada pengawasan ketat dari DPR terhadap pemerintah.

"Isu-isu pemerintah lolos semua. Kalau melihat gejala yang Rp 1.000 (dana bantuan Parpol) itu, mungkin pemerintah akan mengakomodasi usulan pembangunan gedung," kata Ray ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Selain itu, dia melihat dari waktu pengusulan yang mendekati tahun politik itu sendiri, usulan pembangunan gedung bisa jadi disetujui oleh pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini mau tahun politik, Presiden mungkin juga tidak mau gaduh. Tahun balas budi," ujar Ray.

"Jadi kemungkinan ini akan lolos, mungkin. Karena ini tahun politik. Mungkin juga akan ada balas budi pemerintah dengan mengiyakan seluruh permintaan DPR yang berhubungan dengan fasilitas mereka," ucapnya.

Ray berharap rencana pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR tidak ditindaklanjuti. Sebab, sejak 2005, pemerintah sebetulnya sudah banyak mengakomodasi usulan-usulan penambahan fasilitas DPR.

"Mulai kursi, karpet, LCD, laptop, kamar mandi, penambahan staf ahli, dana representasi, perumahan," kata Ray.

Sejak dulu, Ray melanjutkan, argumentasi DPR ketika meminta penambahan fasilitas tersebut, sama, yaitu demi peningkatan kualitas politik.

"Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang enggak naik, justru menurun," ucapnya.

Di lain pihak, anggaran negara yang dikeluarkan untuk "kepentingan politik" secara keseluruhan, sudah sangat banyak.

Selain kenaikan dana bantuan parpol, belanja politik yang cukup besar di antaranya penyelenggaraan pemilu, dan penambahan penyelenggara pemilu.

Kompas TV Di usia yang seharusnya sudah matang, DPR masih banyak mendapat sorotan negatif.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Nasional
Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.