Salin Artikel

Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah

Meski di DPR sendiri usulan ini belum bulat, namun sejumlah elemen masyarakat tetap menyuarakan agar rencana ini dibatalkan. Lebih dari itu, apabila rencana ini terus bergulir, ada kekhawatiran pemerintah bakal menyetuinya.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi keputusan pemerintah sebelumnya yang menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).

Ray berpendapat, kenaikan dana bantuan parpol tersebut ibarat "politik balas budi" pemerintah kepada DPR. Sebab, selama tiga tahun terakhir, praktis tidak ada pengawasan ketat dari DPR terhadap pemerintah.

"Isu-isu pemerintah lolos semua. Kalau melihat gejala yang Rp 1.000 (dana bantuan Parpol) itu, mungkin pemerintah akan mengakomodasi usulan pembangunan gedung," kata Ray ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Selain itu, dia melihat dari waktu pengusulan yang mendekati tahun politik itu sendiri, usulan pembangunan gedung bisa jadi disetujui oleh pemerintah.

"Ini mau tahun politik, Presiden mungkin juga tidak mau gaduh. Tahun balas budi," ujar Ray.

"Jadi kemungkinan ini akan lolos, mungkin. Karena ini tahun politik. Mungkin juga akan ada balas budi pemerintah dengan mengiyakan seluruh permintaan DPR yang berhubungan dengan fasilitas mereka," ucapnya.

Ray berharap rencana pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPR tidak ditindaklanjuti. Sebab, sejak 2005, pemerintah sebetulnya sudah banyak mengakomodasi usulan-usulan penambahan fasilitas DPR.

"Mulai kursi, karpet, LCD, laptop, kamar mandi, penambahan staf ahli, dana representasi, perumahan," kata Ray.

Sejak dulu, Ray melanjutkan, argumentasi DPR ketika meminta penambahan fasilitas tersebut, sama, yaitu demi peningkatan kualitas politik.

"Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang enggak naik, justru menurun," ucapnya.

Di lain pihak, anggaran negara yang dikeluarkan untuk "kepentingan politik" secara keseluruhan, sudah sangat banyak.

Selain kenaikan dana bantuan parpol, belanja politik yang cukup besar di antaranya penyelenggaraan pemilu, dan penambahan penyelenggara pemilu.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/23173401/anggaran-gedung-baru-dpr-dikhawatirkan-cair-karena-politik-balas-budi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Nasional
Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Nasional
BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga 'Lone Wolf'

BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

Nasional
Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Nasional
Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Nasional
Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

Nasional
Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

Nasional
Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

Nasional
Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.