Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi

Kompas.com - 25/08/2017, 06:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan secara transparan kepada konstituennya soal rencana pembangunan gedung baru.

Di samping itu, anggota dewan juga diimbau untuk memerhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran, yang dinilainya sangat penting.

Menurut Sri Mulyani, jangan sampai pembangunan gedung baru sudah dianggarkan, namun nantinya tidak dilaksanakan lantaran adanya banyak reaksi negatif dari masyarakat.

"Kami dari pemerintah, jangan sampai kami sudah anggarkan dan secara politis tidak dilaksanakan. Dari efisien anggaran itu penting," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2017). 


Sri Mulyani melanjutkan, terlebih jika nantinya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung justru tak direalisasikan dan malah digunakan untuk belanja lain yang bukan merupakan prioritas.

Oleh karena itu, jika ingin membangun gedung baru Sri mengimbau agar anggota DPR menyampaikan rinciannya kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sri berkaca pada kejadian lalu, di mana pada 2015 sudah pernah ada inisiatif untuk menganggarkan pembangunan gedung baru DPR. Namun, reaksi masyarakat kemudian meningkat terkait rencana tersebut. Pada akhirnya, proyek batal dilaksanakan.

"Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggung jawab untuk mengikuti atau merespons pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu," tutur perempuan yang pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

(Baca juga: Jokowi Belum Dapat Info soal Pembangunan Gedung Baru DPR)

Ia menjelaskan, APBN merupakan usul pemerintah. Sedangkan DPR merupakan legislator yang memiliki hak mengesahkan anggaran.

Pengesahan UU APBN merupakan proses politik. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan anggota dewan untuk memutuskannya.

"UU APBN dan dalam hal ini melakukanmya sesuai aspirasi rakyat yang diwakili," kata Sri.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X