Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi - Kompas.com

Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 25/08/2017, 06:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan secara transparan kepada konstituennya soal rencana pembangunan gedung baru.

Di samping itu, anggota dewan juga diimbau untuk memerhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran, yang dinilainya sangat penting.

Menurut Sri Mulyani, jangan sampai pembangunan gedung baru sudah dianggarkan, namun nantinya tidak dilaksanakan lantaran adanya banyak reaksi negatif dari masyarakat.

"Kami dari pemerintah, jangan sampai kami sudah anggarkan dan secara politis tidak dilaksanakan. Dari efisien anggaran itu penting," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2017). 

Sri Mulyani melanjutkan, terlebih jika nantinya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung justru tak direalisasikan dan malah digunakan untuk belanja lain yang bukan merupakan prioritas.

Oleh karena itu, jika ingin membangun gedung baru Sri mengimbau agar anggota DPR menyampaikan rinciannya kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sri berkaca pada kejadian lalu, di mana pada 2015 sudah pernah ada inisiatif untuk menganggarkan pembangunan gedung baru DPR. Namun, reaksi masyarakat kemudian meningkat terkait rencana tersebut. Pada akhirnya, proyek batal dilaksanakan.

"Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggung jawab untuk mengikuti atau merespons pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu," tutur perempuan yang pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

(Baca juga: Jokowi Belum Dapat Info soal Pembangunan Gedung Baru DPR)

Ia menjelaskan, APBN merupakan usul pemerintah. Sedangkan DPR merupakan legislator yang memiliki hak mengesahkan anggaran.

Pengesahan UU APBN merupakan proses politik. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan anggota dewan untuk memutuskannya.

"UU APBN dan dalam hal ini melakukanmya sesuai aspirasi rakyat yang diwakili," kata Sri.

Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fadli Zon beranggapan kebutuhan untuk membangun gedung DPR yang baru sudah mendesak.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM