Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Kompas.com - 15/08/2017, 07:02 WIB
Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPutra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Ketiga, masih berkaitan dengan titipan pesan dari SBY untuk Jokowi melalui AHY, SBY menunjukkan bahwa ia memahami situasi sulit Jokowi.

Ada tokoh-tokoh berpengaruh di sekeliling Jokowi, yang kurang berkenan Jokowi memiliki hubungan baik dengan SBY karena peristiwa lampau.

Adapun komunikasi intens sesama tokoh bangsa amatlah berguna dalam mencairkan kebuntuan politik maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Sehingga, melalui momen ini, SBY ingin menegaskan, komunikasi antara Jokowi dan SBY, dapat dijembatani oleh AHY. AHY secara tidak langsung, sewaktu-waktu bisa difungsikan sebagai utusan informal dari SBY.

Ini juga untuk menghindari pergerakan perantara politik memanfaatkan kurang lancarnya komunikasi politik antara Jokowi dan SBY. Dan, tentu saja miskomunikasi maupun misinformasi yang bisa terjadi karena perantara politiknya belum tentu nirkepentingan.

Di sisi lain, keberadaan AHY selaku utusan tidak resmi SBY untuk Jokowi juga berguna untuk menjaga nama baik SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat di mata Prabowo dan Partai Gerindra.

Hal itu mengingat baru saja SBY dan Prabowo punya komitmen bekerja sama dan berkomunikasi lebih intens dalam mengawasi pemerintahan. Sehingga, kurang elok menurut fatsun politik bila SBY membangun komunikasi langsung dengan Jokowi.

Terobosan pola komunikasi politik seperti ini memang amat penting dalam memecah kebuntuan politik. Mengingat dalam pemerintahan demokratis, komunikasi adalah unsur esensial bagi demokrasi, melekat pada konsep demokrasi itu sendiri, seperti disampaikan Alwi M Dahlan (1999).

Masih ada hal yang perlu dicermati pula dari pertemuan AHY-Jokowi, Kamis lalu, dalam konteks terobosan pola komunikasi politik. AHY di Istana Presiden hadir seorang diri, tanpa didampingi tokoh partai ataupun keluarga saat bertemu dengan Jokowi.

Hal ini menunjukkan pesan yang sangat kuat bahwa saat ini AHY merupakan figur mandiri di pentas nasional. AHY bukan lagi variabel yang perlu dikaitkan-kaitkan dengan figur bapaknya, ataupun menapaktilasi perjalanan orang tuanya.

AHY sekarang telah menjadi sosok yang berjuang merintis jalan hidupnya sendiri. Mungkin SBY membutuhkan AHY untuk berkomunikasi dengan Jokowi, namun AHY bisa bergerak sendiri dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak secara mandiri.

Respons Jokowi

Jokowi juga menunjukkan kepiawaiannya dalam merespons situasi. Kesediaan menerima AHY di Istana Negara memberikan pesan penting ke masyarakat bahwa Presiden Jokowi terbuka dialog dengan berbagai pihak, bahkan dengan pihak yang bukan pendukungnya, sebagai salah satu ciri pemerintahan demokratis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X