Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Kompas.com - 15/08/2017, 07:02 WIB
Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPutra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Memang sempat muncul pandangan di sebagian kalangan bahwa pemerintahan saat ini cenderung tidak demokratis, kurang terbuka terhadap pemikiran yang berbeda, maupun ormas yang bersimpangan jalan dengan pemerintah. Salah satunya ditunjukkan melalui penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, 10 Juli 2017 lalu.

Hal ini coba ditepis dengan menerima AHY, putra sulung dari pemimpin parpol kubu non pendukung pemerintah yang sering bersuara keras terhadap pemerintahannya.

Dengan menerima AHY di Istana pula, memberikan pesan tidak langsung bahwa Jokowi terbuka untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Poros Cikeas.

Istana seakan-akan memberikan sinyal siap untuk kemungkinan-kemungkinan lain, bahkan hubungan lebih dalam dengan Cikeas. Seakan Istana memberikan opsi baru bagi SBY, lebih menguntungkan merapat ke Istana, atau ke Hambalang.

Kondisi ini bisa menjadi duri dalam daging bagi kerja sama dan komunikasi lebih intens yang sedang coba digagas oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Jika SBY ataupun Prabowo tidak tepat meresponsnya, kerja sama dan komunikasi antara poros Cikeas dan Hambalang bakal bubar prematur.

Keberadaan Gibran, anak sulung Jokowi, dalam pertemuan Jokowi-AHY merupakan berkah bagi Jokowi dalam memaksimalkan pertemuan Jokowi-AHY.

Pertemuan berjalan lebih cair dan lebih akrab. Hal ini bisa membantu menurunkan ketegangan politik antarkubu parpol pendukung pemerintah dan kubu parpol nonpemerintah akibat perbedaan pendapat dalam merespon beberapa isu nasional akhir-akhir ini.

Dengan kata lain, jamuan nasi goreng SBY kepada Prabowo yang terasa pedas bagi pemerintah, coba diredam dengan jamuan gudeg dan bubur lemu Gibran kepada AHY.

Dengan keberadaan Gibran pula, Jokowi seakan-akan berusaha mengingatkan AHY bahwa posisi AHY saat ini adalah seorang anak Presiden (keenam Republik Indonesia). Berbeda tingkatan dengan Jokowi selaku presiden, jika AHY tidak mau disamakan dengan Gibran sebagai sesama anak presiden.

Untuk itu, AHY masih perlu waktu dan berproses untuk menjadi seorang calon Presiden, atau dengan kata lain, masih perlu waktu menjadi penantang Jokowi.

Pertanda koalisi?

Pola kepemimpinan Jokowi selama hampir tiga tahun ini, yang cenderung berusaha mendapatkan dukungan politik sebesar mungkin, menutup celah bagi lawan politik untuk bergerak, bahkan jika perlu dengan cara merekrutnya, membuat peluang Partai Demokrat terbuka untuk masuk ke dalam pemerintahan. Apalagi berkaitan dengan desas-desus reshuffle yang menguat akhir-akhir ini.

Kursi menteri untuk AHY tentunya menjanjikan karier politik jalur cepat bagi seorang AHY. Kesempatan untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya di kursi menteri bakal mendekatkan AHY ke jenjang kepemimpinan nasional selanjutnya.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, salah satu posisi paling panas saat ini, yaitu kursi wakil presiden bagi Jokowi periode 2019-2024, bisa menjadi milik AHY jika memang kongsi politik Jokowi dengan Partai Demokrat berjalan lancar jelang 2019 ini.

Figur muda, cerdas, pekerja keras, dan tegas yang melekat di AHY bakal memperluas segmen calon pemilih Jokowi di Pilpres 2019.

Dengan bergabungnya Partai Demokrat ke dalam pemerintahan, maka Jokowi bisa berhasil mengatasi dua masalah. Pertama, kekuatan rival politik terkuatnya saat ini, yaitu Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, bakal terbatas. Tidak ada lagi dukungan ataupun kerjasama dengan Partai Demokrat. Riak-riak di parlemen bakal jauh berkurang.

Jokowi bakal menutup kepemimpinannya di lima tahun pertama dengan mulus, bahkan mungkin meneruskannya sampai dengan periode kedua. Dengan hanya Partai Gerindra dan PKS, serta mungkin PAN, mengusung Prabowo di 2019, tanpa adanya tokoh alternatif, sebenarnya peluang Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan ke periode kedua semakin membesar.

Kedua, Jokowi bisa meminimalisasi tekanan dari parpol-parpol pendukung pemerintah saat ini. Dengan keberadaan poros Cikeas di dalam pemerintahan, parpol lainnya yang cenderung bandel bakal berpikir ulang.

Tekanan dari parpol pendukung tertentu, baik untuk kursi menteri, kebijakan-kebijakan pemerintahan, maupun posisi wapres di 2019-2024, bakal berkurang karena sekarang Jokowi sudah punya Partai Demokrat.

Suara nasional cukup signifikan (posisi 4 besar di 2014), memiliki patron politik yang kuat, dan cenderung mementingkan harmoni dalam kerja politik, membuat Partai Demokrat bakal memiliki tempat tersendiri dalam koalisi parpol pendukung Jokowi.

Hanya, ada kendala psikologis yang harus ditembus oleh Jokowi. Patron politik terkuat di koalisi parpol pendukung pemerintahan saat ini, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memiliki pengalaman kurang baik dengan SBY, selaku pendiri dan ketua umum Partai Demokrat saat ini.

Hubungan kedua belah pihak, sejauh ini masih berjalan datar, bahkan bisa dikatakan tidak harmonis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X