Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Kompas.com - 15/08/2017, 07:02 WIB
Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPutra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka (kiri) berjabat tangan dengan putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Kedatangan Agus Harimurti ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan peresmian The Yudhoyono Institute.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Bagi Partai Demokrat sendiri, ada beberapa hal yang masih mengganjal. Pertama, mereka akan terkunci jika masuk ke koalisi pendukung Jokowi.

Prestasi pemerintahan saat ini belum tentu dianggap prestasi Partai Demokrat. Namun, jika pemerintahan saat ini gagal, Partai Demokrat akan dianggap ikut bertanggung jawab.

Kedua, figur AHY yang segar, pemimpin baru, seharusnya bisa dianggap sebagai alternatif kepemimpinan nasional. Masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi, yang termasuk dalam protest voters, dan menganggap Prabowo figur lama, sehingga merasa butuh figur baru dan bakal melirik AHY. Namun, dengan keberadaan AHY di kabinet, AHY bakal dianggap sebagai bagian dari rezim ini.

Ketiga, waktu dua tahun sebagai menteri merupakan waktu yang singkat untuk memberikan dampak signifikan. Perlu waktu bagi AHY untuk beradaptasi. Belum lagi berbagai prosedur di kementerian yang cukup rumit. Salah melangkah bisa masuk dalam jeratan hukum. Kalau terlalu berhati-hati, bisa-bisa kinerja AHY bakal standar saja.

Koalisi strategis atau sesaat

Jika memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintahan saat ini, Partai Demokrat mesti mengingat bahwa koalisi itu alaminya memiliki jangka waktu yang pendek, sampai dengan tujuannya tercapai (J Brian O'Day, 2004).

Untuk di Indonesia, ada dua tipe umum koalisi parpol. Pertama, membentuk aliansi parpol untuk menang dalam pemilu. Kedua, koalisi parpol untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan parlemen yang solid.

Pertanyaannya, adakah situasi mendesak bagi Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintahan saat ini dan apakah tujuannya?

Besar harapan kita, baik pemerintahan Jokowi maupun Partai Demokrat, dalam memutuskan untuk berkoalisi, bukan sekadar untuk kepentingan sesaat. Bukan sekadar penguatan pemerintahan maupun memenangkan pemilu. Apalagi hanya untuk memberikan jalan lapang dan mendongkrak karier politik kader-kadernya.

Kerja sama itu haruslah membentuk koalisi strategis, berfokus pada penyelesaian isu-isu strategis, yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, apalagi dalam menghadapi situasi regional dan global yang semakin tak menentu. Semoga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X