Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herzaky Mahendra Putra
Pemerhati Politik

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Mahasiswa Program Doktoral Unair

Pertemuan AHY-Jokowi, Langkah Awal Koalisi Strategis?

Kompas.com - 15/08/2017, 07:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Bagi Partai Demokrat sendiri, ada beberapa hal yang masih mengganjal. Pertama, mereka akan terkunci jika masuk ke koalisi pendukung Jokowi.

Prestasi pemerintahan saat ini belum tentu dianggap prestasi Partai Demokrat. Namun, jika pemerintahan saat ini gagal, Partai Demokrat akan dianggap ikut bertanggung jawab.

Kedua, figur AHY yang segar, pemimpin baru, seharusnya bisa dianggap sebagai alternatif kepemimpinan nasional. Masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi, yang termasuk dalam protest voters, dan menganggap Prabowo figur lama, sehingga merasa butuh figur baru dan bakal melirik AHY. Namun, dengan keberadaan AHY di kabinet, AHY bakal dianggap sebagai bagian dari rezim ini.

Ketiga, waktu dua tahun sebagai menteri merupakan waktu yang singkat untuk memberikan dampak signifikan. Perlu waktu bagi AHY untuk beradaptasi. Belum lagi berbagai prosedur di kementerian yang cukup rumit. Salah melangkah bisa masuk dalam jeratan hukum. Kalau terlalu berhati-hati, bisa-bisa kinerja AHY bakal standar saja.

Koalisi strategis atau sesaat

Jika memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintahan saat ini, Partai Demokrat mesti mengingat bahwa koalisi itu alaminya memiliki jangka waktu yang pendek, sampai dengan tujuannya tercapai (J Brian O'Day, 2004).

Untuk di Indonesia, ada dua tipe umum koalisi parpol. Pertama, membentuk aliansi parpol untuk menang dalam pemilu. Kedua, koalisi parpol untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan parlemen yang solid.

Pertanyaannya, adakah situasi mendesak bagi Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintahan saat ini dan apakah tujuannya?

Besar harapan kita, baik pemerintahan Jokowi maupun Partai Demokrat, dalam memutuskan untuk berkoalisi, bukan sekadar untuk kepentingan sesaat. Bukan sekadar penguatan pemerintahan maupun memenangkan pemilu. Apalagi hanya untuk memberikan jalan lapang dan mendongkrak karier politik kader-kadernya.

Kerja sama itu haruslah membentuk koalisi strategis, berfokus pada penyelesaian isu-isu strategis, yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, apalagi dalam menghadapi situasi regional dan global yang semakin tak menentu. Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com