Kompas.com - 12/06/2017, 13:32 WIB
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPolitisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (pansus) Angket KPK, Masinton Pasaribu, menilai Ketua KPK Agus Rahardjo berlebihan karena telah meminta Presiden Joko Widodo menyatakan sikap penolakan terhadap hak angket.

"Itu kan penginnya Agus Rahardjo aja. Kalau jujur ngapain takut. Hadapin aja," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

"Angket ini bukan ngapa-ngapain kok. Agus Rahardjo lebay aja minta bantuan Presiden segala," kata dia.

Masinton mengatakan, hak angket sama sekali tak bertujuan untuk melemahkan KPK. Justru, menurut dia, hak angket selaras dengan kepentingan Presiden yang juga hendak memperkuat kinerja KPK.

Politisi PDI-P itu menambahkan, tak hanya KPK yang berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa DPR juga memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi meski menggulirkan hak angket.

"Emang yang dilakukan DPR apa? Emang orang itu (KPK) aja kerja pemberantasan korupsi? Emang komitmen kami bukan pada pemberantasan korupsi?" tutur Masinton.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi diharapkan mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK. Sebab, hingga kini Kepala Negara selaku eksekutif belum menyatakan sikap dan pendapat soal hak angket KPK yang bergulir di DPR.

"KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati, lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus, Sabtu (10/6/2017).

(Baca: KPK Berharap Presiden Sampaikan Sikap Tolak Hak Angket)

Agus mengatakan, saat ini DPR selaku cabang kekuasaan legislatif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket.

"Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya. Nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang di eksekutif (Presiden). Ya paling tidak sama seperti suaranya KPK," ujar Agus.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X