Masinton Nilai Ketua KPK Lebay karena Minta Jokowi Sikapi Angket

Kompas.com - 12/06/2017, 13:32 WIB
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPolitisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (pansus) Angket KPK, Masinton Pasaribu, menilai Ketua KPK Agus Rahardjo berlebihan karena telah meminta Presiden Joko Widodo menyatakan sikap penolakan terhadap hak angket.

"Itu kan penginnya Agus Rahardjo aja. Kalau jujur ngapain takut. Hadapin aja," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

"Angket ini bukan ngapa-ngapain kok. Agus Rahardjo lebay aja minta bantuan Presiden segala," kata dia.

Masinton mengatakan, hak angket sama sekali tak bertujuan untuk melemahkan KPK. Justru, menurut dia, hak angket selaras dengan kepentingan Presiden yang juga hendak memperkuat kinerja KPK.

Politisi PDI-P itu menambahkan, tak hanya KPK yang berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa DPR juga memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi meski menggulirkan hak angket.

"Emang yang dilakukan DPR apa? Emang orang itu (KPK) aja kerja pemberantasan korupsi? Emang komitmen kami bukan pada pemberantasan korupsi?" tutur Masinton.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi diharapkan mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK. Sebab, hingga kini Kepala Negara selaku eksekutif belum menyatakan sikap dan pendapat soal hak angket KPK yang bergulir di DPR.

"KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati, lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus, Sabtu (10/6/2017).

(Baca: KPK Berharap Presiden Sampaikan Sikap Tolak Hak Angket)

Agus mengatakan, saat ini DPR selaku cabang kekuasaan legislatif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket.

"Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya. Nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang di eksekutif (Presiden). Ya paling tidak sama seperti suaranya KPK," ujar Agus.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X