Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang MK, Airlangga Bantah Bantuan Beras Pemerintah Bikin Harga Naik

Kompas.com - 05/04/2024, 15:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan yang menyebutkan, program bantuan pangan beras cadangan pemerintah (CBP) menyebabkan harga beras melonjak.

Airlangga mengeklaim, bantuan beras digelontorkan justru untuk menstabilkan harga.

"Apakah ada penggunaan CBP membaut harga naik, nah tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilitasi harga, jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilitasi harga," kata Airlangga dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Airlangga Tolak Jawab Hakim MK soal Efek Bansos buat Golkar

Airlangga menuturkan, bantuan sebanyak 10 kilogram beras dari pemerintah itu bakal sangat membantu masyarakat.

Sebab, jumlah tersebut menutupi sepertiga kebutuhan beras yang ada di kisaran 20-25 kilogram per bulan.

"Pemerintah juga melakukan stabilitasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perum Bulog dan itu untuk menjaga harga daripada beras," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Kehadiran Menteri di Sidang MK Sepengetahuan Jokowi

Adapun pertanyaan soal pengaruh bantuan beras terhadap kenaikan harga ini dilontarkan oleh hakim MK Enny Nurbaningsih.

"Khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, kalau dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Febrauri 2024," kata Enny, Jumat.

Enny mengatakan, dalil dari para pemohon mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan cadangan beras pemerintah (CPB) yang seharusnya untuk menstabilkan pasokan pangan, dikeluarkan untuk bansos.

"Sehingga ada yang menyampaikan benar atau tidaknya diklarifikasi, karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bansos, sehingga menyebabkan stok beras nasional jadi berkurang," tutur Enny.

Baca juga: Airlangga Akui Tak Ada Warning Jokowi soal Sensitivitas Bansos Jelang Pemilu

"Apakah memang ada isu seperti itu? Nanti mohon diberikan penjelasan," ucap Enny.

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dalil pemohon 1, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kubu Anies-Muhaimin menilai, bansos memberikan dampak besar terhadap preferensi pemilih yang menyebabkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com