Hakim MK Cecar Airlangga soal Lonjakan Harga Beras akibat Bagi-bagi Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menanyakan isu kenaikan harga beras yang disebabkan oleh pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Enny melontarkan pertanyaan itu kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, kalau dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Febrauri 2024," kata Enny dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Hakim MK Cecar Menteri soal Jokowi Bagi-bagi Bansos Saat Kampanye

Enny mengatakan, dalil dari para pemohon mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan cadangan beras pemerintah (CPB) yang seharusnya untuk menstabilkan pasokan pangan, dikeluarkan untuk bansos.

"Sehingga ada yang menyampaikan benar atau tidaknya diklarifikasi, karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bansos, sehingga menyebabkan stok beras nasional jadi berkurang," tutur Enny.

"Apakah memang ada isu seperti itu? Nanti mohon diberikan penjelasan," ucap Enny.

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dalil pemohon 1, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Hakim MK: Pilpres Kali Ini Lebih Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik di MK dan di KPU

Kubu Anies-Muhaimin menilai, bansos memberikan dampak besar terhadap preferensi pemilih yang menyebabkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pilpres.

Tudingan kenaikan harga beras disebabkan oleh pembagian bansos juga pernah dilontarkan oleh Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Ia mengkritik pemerintah karena harga beras naik yang disebabkan oleh pembagian bansos.

“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Tidak Disumpah di Sidang MK, Hakim Ungkap Alasannya

Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog menjelang Pemilu 2024 untuk kepentingan politik salah satu kandidat.

“Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.

Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.

Baca juga: MK Ungkap Alasan Tak Panggil Jokowi dalam Sidang Pilpres, melainkan 4 Menteri

“Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia.