78 Pegawai KPK Terseret Pungli di Rutan Disanksi Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menjatuhkan sanksi etik berat kepada 78 dari 90 pegawai rumah tahanan (Rutan) yang terlibat pungutan liar (Pungli).

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, 90 pegawai itu dibagi dalam 6 kluster perkara.

“Sanksi yang dijatuhkan berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung ,” ujar Tumpak dalam konferensi pers di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Dewas Ungkap PNS Kemenkumham Jadi Dalang Pungli di Rutan KPK, Tentukan Tarif dan Tunjuk Pengepul

Tumpak menuturkan, pihaknya tidak berwenang menyidangkan perkara etik 12 dari 90 pegawai. Sebab, mereka melakukan perbuatan pungli itu sebelum Dewas KPK dibentuk.

Karena itu, perkara pungli 12 pegawai rutan itu Dewas serahkan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“Sehingga Dewas KPK tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut. Karena itu, kita serahkan kepada Sekjen untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya,” tutur Tumpak.

Tumpak mengatakan, sejak pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021 lalu, pihaknya hanya bisa menjatuhkan sanksi etik berupa sanksi moral.

Dalam hal ini, sanksi etik yang terberat bagi para pegawai itu adalah permohonan maaf secara terbuka dan langsung.

Meski demikian, Tumpak menyatakan pihaknya telah merekomendasikan perbuatan pungli 90 pegawai itu kepada Sekjen KPK, guna mengusut dugaan pelanggaran disiplin.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Tumpak.

Sebagai informasi, pada hari ini Dewas KPK membacakan putusan sidang etik 90 pegawai Rutan KPK yang terlibat pungli.

Perkara mereka dibagi menjadi 6 kluster yang berbeda-beda. Namun, secara umum materi perbuatan mereka sama yakni penerimaan uang menyangkut pemberian fasilitas kepada para tahanan korupsi.

Jumlah uang yang diterima para petugas rutan itu bervariasi, mulai dari jutaan, puluhan juta, hingga Rp 425 juta dalam kurun waktu yang berbeda.

Kasus dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai Rp 4 miliar per Desember 2021 hingga Maret 2023.

Baca juga: Petugas Rutan KPK Klaim Diancam Kontrak Kerja Disetop Jika Tolak Ikut Pungli

Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan.

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp 6 miliar lebih dalam rentang waktu 2018-2023.

Adapun 3 pegawai KPK dijadwalkan menjalani sidang pada 16 Februari.