Bertemu Presiden Majelis Umum PBB, Puan Tegaskan Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations General Assembly (UNGA) Csaba Korosi.

Puan mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan guna menekankan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

“Saya menyambut baik UN Parliamentary Hearing kali ini yang membahas isu air dan sanitasi. Tema presidensi ini sangatlah tepat untuk mengatasi tantangan multidimensional saat ini,” ungkap Puan saat bertemu dengan Csaba Korosi.

Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani saat bertemu dengan Csaba Korosi di sela-sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at The United Nations di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (13/2/2023).

Perhelatan yang turut dihadiri oleh dua anggota DPR RI, yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri tersebut mengusung tema Solutions Through Solidarity Sustainability and Science.

Baca juga: Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Puan mengatakan, diperlukan kerja sama internasional yang konkret dan dukungan terhadap multilarisme.

Sebab, parlemen juga dapat berperan penting untuk memberikan dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.

“Hal ini sekaligus untuk memastikan implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Saya berharap keterlibatan parlemen dan Inter Parliamentary Union (IPU) dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dapat terus ditingkatkan,” ujar Puan dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/2/2023).

Mengenai isu air dan sanitasi, Puan menjelaskan, air merupakan isu utama yang dapat mempengaruhi pencapaian semua tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurutnya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar. Sayangnya, pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.

“Permasalahan yang masih terus menjadi perbincangan ini dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi,” jelasnya.

Baca juga: Ikut Simulasi Perang, Puan Maharani Diberi Gelar Warga Kehormatan Marinir oleh TNI AL

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini sempat menyinggung soal kewajiban negara yang menyediakan pelayanan air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pasalnya, hal tersebut untuk menjamin agar air bersih terus tersedia dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

“Untuk itu, kami memerlukan 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS) untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh Indonesia. Sementara dana publik yang ada saat ini hanya mencukupi 30 persen. Maka dari itu, berbagai upaya akan kami lakukan,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Parliamentary Hearing dapat berkontribusi dalam peningkatan pemenuhan komitmen masyarakat internasional bagi investasi serta dukungan pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang dalam pencapaian SDGs.