Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Kompas.com - 08/02/2023, 17:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan bahwa segala keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati bakal menentukan setiap kader yang potensial diusung sebagai calon presiden (capres) maupun calon anggota legislatif (caleg). Termasuk dalam hal ini Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

"Kalau kata Ibu Ketum (Puan) jadi caleg, caleg, kalau kata ketum jadi capres, capres, kan gitu saja," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Di sisi lain, Said menyebutkan bahwa Puan dan seluruh kader PDI-P memiliki hak yang sama untuk maju sebagai capres maupun caleg.

Ia juga meyakini, Puan akan mematuhi keputusan Megawati nantinya terkait peluang langkah politik itu.

"Bagi Mbak Puan, sesungguhnya mau di manapun selagi itu kehendak Ketum pasti dijalani oleh Mbak Puan," jelasnya.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, soal menyerahkan kepada Megawati menandakan bahwa tidak ada anak emas di PDI-P.

Baca juga: Relawan GP Mania Bakal Bubar, PDI-P: Enggak Ada Hubungan sama Parpol

Ia menilai, semua kader di PDI-P adalah petugas partai yang siap ditugaskan dalam jabatan politik di mana saja.

"Kami-kami ini di partai tidak ada anak emas, anak perak, anak tembaga semua sama, kami semua petugas partai," tutur dia.

Sebagai informasi, PDI-P hingga kini belum memutuskan apapun langkah politik terkait Pemilu 2024.

Namun, sejauh ini mengerucut dua nama yang digadang bakal capres PDI-P yaitu Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Puan sendiri sudah menyatakan bahwa terkait capres, nama itu sudah berada di kantong Megawati.

Untuk itu, semua kader diminta menunggu 'tanggal main' pengumuman tersebut.

"Ketua umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi, enggak usah nengok kiri kanan," tegas Puan dalam acara Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia, di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (9/1/2023).

"Enggak usah bingung harus si ini, harus si itu. Kayaknya si ini, kayaknya si itu, surveinya tinggi ya si ini, kayaknya cocok sama si ini," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com