Bertemu Presiden Majelis Umum PBB, Puan Tegaskan Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Puan mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan guna menekankan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

“Saya menyambut baik UN Parliamentary Hearing kali ini yang membahas isu air dan sanitasi. Tema presidensi ini sangatlah tepat untuk mengatasi tantangan multidimensional saat ini,” ungkap Puan saat bertemu dengan Csaba Korosi.

Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani saat bertemu dengan Csaba Korosi di sela-sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at The United Nations di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (13/2/2023).

Perhelatan yang turut dihadiri oleh dua anggota DPR RI, yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri tersebut mengusung tema Solutions Through Solidarity Sustainability and Science.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Puan mengatakan, diperlukan kerja sama internasional yang konkret dan dukungan terhadap multilarisme.

Sebab, parlemen juga dapat berperan penting untuk memberikan dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.

“Hal ini sekaligus untuk memastikan implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Saya berharap keterlibatan parlemen dan Inter Parliamentary Union (IPU) dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dapat terus ditingkatkan,” ujar Puan dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/2/2023).

Mengenai isu air dan sanitasi, Puan menjelaskan, air merupakan isu utama yang dapat mempengaruhi pencapaian semua tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurutnya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar. Sayangnya, pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.

“Permasalahan yang masih terus menjadi perbincangan ini dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi,” jelasnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini sempat menyinggung soal kewajiban negara yang menyediakan pelayanan air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pasalnya, hal tersebut untuk menjamin agar air bersih terus tersedia dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

“Untuk itu, kami memerlukan 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS) untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh Indonesia. Sementara dana publik yang ada saat ini hanya mencukupi 30 persen. Maka dari itu, berbagai upaya akan kami lakukan,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Parliamentary Hearing dapat berkontribusi dalam peningkatan pemenuhan komitmen masyarakat internasional bagi investasi serta dukungan pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang dalam pencapaian SDGs.

“Dalam hal ini kami juga mendorong untuk bisa saling bertukar pengalaman dan pemikiran bagi upaya bersama terkait air dan sanitasi,” imbuhnya.

Dukung World Water Conference 2023

Selain membahas mengenai air dan sanitasi, Puan juga menyampaikan dukungannya terhadap perhelatan World Water Conference 2023 di bawah kepemimpinan Csaba Korosi yang akan digelar pada 22-24 Maret 2023.

“Secara khusus, Indonesia berpandangan bahwa keterkaitan antara water, disaster, and food security perlu mendapatkan perhatian global yang lebih besar. Maka dari itu, kami memastikan Indonesia ikut berpartisipasi pada tingkat tinggi dalam pertemuan tersebut,” tutur Puan.

Sebagai informasi, World Water Forum 2024 akan diselenggarakan di Bali, Indonesia dengan tema Water for Shared Prosperity.

Ia mengatakan, pertemuan itu akan menindaklanjuti hasil dari World Water Conference 2023 guna memperkuat komitmen global untuk pencapaian SDGs 6.

“Saya juga menyambut baik inisiatif Yang Mulia untuk melibatkan ilmuwan dalam pembahasan tantangan global agar dapat mendukung para pengambil kebijakan dengan data yang akurat dan saintifik,” ujar Puan.

Indonesia, lanjut Puan, tengah mengembangkan sistem manajemen air terintegrasi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memonitor data terkait kapasitas air dan curah hujan.

Sistem tersebut berguna untuk memprediksi bencana alam dengan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).

“Dengan sistem ini diharapkan dapat mendukung gagasan untuk membangun global data hub mengenai sistem manajemen air,” sebut Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk dari sisi parlemen.

Puan mengingatkan, isu perubahan iklim pertama kali dibahas dalam Sidang Umum ke-144 IPU di Bali pada 2022.

“Maka dari itu, saya mendorong parlemen berbagai negara untuk mengakselerasi langkah pengurangan emisi, adaptasi, transisi energi, serta pemenuhan komitmen negara maju untuk climate financing,” jelasnya.

Mengenai isu pemberdayaan perempuan, Puan menekankan komitmen Indonesia terkait isu tersebut, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pemimpin perempuan.

“Saya berkeyakinan bahwa untuk mengatasi krisis global itu perlu solusi yang inklusif. Untuk itu, pelibatan perempuan harus lebih ditingkatkan. Sebab, sering kali perempuan dan anak perempuan paling terdampak saat terjadi krisis,” tuturnya.

“Maka dari itu, diperlukan komitmen nasional dan global untuk pemajuan kesetaraan gender. Untuk mendukung hal itu, saya siap untuk bekerja sama dengan Yang Mulia untuk memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, ia kembali menegaskan dukungan DPR RI kepada Majelis Umum PBB sebagai salah satu organ utama PBB.

“Saya percaya di bawah kepemimpinan Yang Mulia Majelis Umum PBB untuk dapat terus mengobarkan semangat multilateralisme bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Csaba Korosi turut mengapresiasi komitmen Indonesia terkait isu perubahan iklim. Ia mengungkapkan rasa senangnya karena dapat bertemu langsung dengan Ketua DPR RI.

“Saya berbesar hati untuk mendengar betapa pentingnya Indonesia melekat pada upaya nasional dan globalnya untuk mengatasi perubahan iklim dan komitmennya dalam World Water Conference 2023 PBB yang akan datang,” ujar Korosi.

Untuk diketahui, usai melakukan pertemuan bilateral, Puan dan Korosi melakukan diskusi bersama dengan Presiden PU Duarte Pacheco dan Wakil Ketua Majelis Nasional Pakistan Zahid Akram Durrani.

Pertemuan itu membahas mengenai peran parlemen dalam memajukan pembahasan isu global tentang perubahan iklim dan air bersih.