Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Legitimasi: Pengertian, Objek dan Tipe-tipenya

Kompas.com - 15/05/2022, 00:30 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.

Secara umum, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Legitimasi berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan. Ketiganya menyangkut hubungan antara pemerintah dan rakyat yang dipimpin.

Jika kekuasaan berarti kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang memengaruhi proses politik, kewenangan adalah hak moral untuk menggunakan sumber yang membuat keputusan politik dan melaksanakannya.

Adapun legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral tersebut.

Baca juga: Sebut IKN Dibangun Tanpa Legitimasi Kuat Masyarakat Adat di Kalimantan, AMAN: Yang Diajak Bicara Kan Elite...

Objek legitimasi

Legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap sistem politik, atau dalam arti sempitnya, pemerintah yang berwenang.

Suatu pemerintahan dapat berjalan maksimal jika mendapat dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat.

Setidaknya ada lima objek yang memerlukan legitimasi agar sistem politik tetap berjalan dan berfungsi.

Kelima objek legitimasi tersebut, yakni:

  • masyarakat politik,
  • hukum,
  • lembaga politik,
  • pemimpin politik, dan
  • kebijakan.

Jika kelima objek legitimasi ini kurang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat maka pemerintah yang berkuasa akan menghadapi krisis legitimasi.

Baca juga: PM Malaysia Disebut Tak Lagi Punya Legitimasi, Kehilangan Dukungan Partai Sekutu dan Oposisi

Tipe-tipe legitimasi

Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yakni:

  • legitimasi tradisional: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut merupakan keturunan darah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
  • legitimasi ideologi: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi negara.
  • legitimasi kualitas pribadi: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut dianggap memiliki kualitas pribadi berupa karisma maupun prestasi yang cemerlang.
  • legitimasi prosedural: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
  • legitimasi instrumental: masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin pemerintahan tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil atau instrumental kepada masyarakat.

 

 

Referensi:

  • Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com