HONG KONG, KOMPAS.com - Direktur Bina Nusantara Semarang Fredy Purnomo menyebut, kesadaran soal keamanan data penting di Indonesia, sangat rendah. Hal inilah yang membuat data digital yang penting sangat rentan diserang.
"Beberapa hacker dan cracker anonim bercerita ke saya, banyak password lembaga itu mudah ditebak. Bahkan, ada lembaga yang memegang data finansial warga itu tanpa ada password," ujar Fredy saat berbincang dengan Kompas.com di sela kegiatan Universitas Bina Nusantara di Hong Kong, Jumat (28/6/2024).
Ia pun mengibaratkan pengamanan data penting digital di Indonesia seperti 'script kiddie', yakni seorang anak remaja yang kurang memiliki kemampuan mengeksploitasi celah keamanan sendiri.
Rendahnya kesadaran keamanan data penting digital ini pula yang membuat Indonesia memiliki sedikit tenaga ahli siber sekuriti atau yang populer disebut dengan tentara siber.
Baca juga: PDN Dapat Serangan Siber, Pakar UGM Berikan Tips Jaga Keamanan
"Bayangkan, Amerika punya 30.000 orang tantara siber. China punya 3 juta. Indonesia ini lima tahun lalu masih nol. Baru beberapa tahun kemudian melakukan perekrutan oleh TNI," ujar Fredy.
Situasi ini pula yang membuat Fredy dan rekan-rekannya membangun program studi siber sekuriti di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada 2014-2015 lalu. Tujuannya yakni meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya keamanan data digital.
"Kedua, ya just in case negara membutuhkan, kita punya dan syukurnya sudah banyak ya direkrut oleh instansi pemerintah," ujar Fredy.
Khusus mengenai peretasan data digital, ia mengakui sebenarnya hal itu merupakan sebuah keniscayaan. Seketat apapun proteksi terhadap data digital, upaya serangan pasti akan mengikuti.
Tetapi, membangun kesadaran tentang keamanan data digital tetap harus dilakukan untuk kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk.
Baca juga: Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker
"Sebenarnya lebih ke kesiapan kita dalam menghadapi serangan saja. Momen peretasan yang kemarin harus jadi momentum kita memperbaiki diri. Kita perlu evaluasi dan yang paling penting how to recover data yang hilang," lanjut dia.
Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya.
Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.
Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
Baca juga: TB Hasanuddin Titipkan Anak Bantu BSSN Buru Hacker PDN
Terbaru, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menuding keterbatasan anggaran menjadi alasan sejumlah kementerian/lembaga dan instansi pengguna PDN Sementara tidak membuat data cadangan (back up).
Alhasil, sebagian besar data kementerian/lembaga serta instansi yang disimpan pada peladen (server)
PDN Sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur diperkirakan sulit dipulihkan dari serangan siber ransomware Lockbit 3.0.
Hal itu disampaikan di dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Budi mengatakan, sebenarnya fasilitas cadangan data (back up) di PDN Sementara tersedia.
Baca juga: Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Hacker Minta Tebusan Rp 131 Miliar
Menurut dia, fasilitas itu disediakan oleh PT Lintasarta maupun PT Telkom yang menjadi operator PDN Sementara.
"Seandainya kalau boleh jujur kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur back up, karena persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi back up tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," kata Budi.
Budi menyampaikan, mereka sudah meminta para pengguna PDN Sementara buat membuat data cadangan.
"Kami terus mendorong para tenant atau pengguna melakukan back up. Namun, kebijakan itu kembali ke para tenant, ini bukan berarti menyalahkan tenant, ini harus jadi evaluasi kita bersama," ucap Budi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.