Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku sempat memberikan contoh pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN) di luar negeri dalam rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Anas menuturkan, di sejumlah negara seperti Kanada dan India, ada unit khusus yang mengelola PDN.

"Saya tadi menyampaikan benchmark di berbagai negara, bagaimana tata kelola Pengelolaan Pusat Data Nasional kita, ada di Kanada, India, dan berbagai negara, ternyata ada unit khusus yang secara tata kelola kelembagaan mengurus ini," kata Anas usai rapat bersama Presiden di Istana, Jumat.

Baca juga: Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Ia menyebut, pemerintah akhirnya mengkaji referensi pengelolaan PDN di berbagai negara tersebut, dan mencari pengelolaan mana yang paling tepat untuk diimplementasikan di Indonesia.

"Maka KemenPAN-RB sedang memproses pembuatan unit pelaksanaan teknis terkait pengelolaan PDN," ucap Anas.

Dia berharap, melaksanakan praktik baik dari luar negeri mampu memperkuat tata kelola pusat data tersebut.

"Saya tidak mau komentar di luar kewenangan KemenPAN-RB, kami lebih bagaimana tata kelola pusat data ini agar ke depan bisa lebih kuat sebagaimana di berbagai negara. Oleh karena itu, unit pasal teknisnya sedang kita proses," jelas Anas.

Baca juga: Laman KIP Kuliah Eror Karena PDN Diserang Ransomware, Kemendikbudristek: Mohon Bersabar

Adapun dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola PDN usai diretas sejak 20 Juni lalu.

Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," beber Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Sebelumnya diberitakan, Sejak diretas pada 20 Juni lalu, hingga kini sistem PDN belum pulih sepenuhnya. Peretasan tersebut mengakibatkan terganggunya sistem imigrasi hingga gangguan pada data sistem sejumlah instansi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, peretasan PDN merupakan tanggung jawab semua pihak.

Baca juga: Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Ia meyakini suatu saat pelaku dari serangan PDN akan ditemukan. Namun ia tak bisa memastikan kapan waktunya.

Bobolnya PDN membuat pemerintah dicecar DPR RI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah bahwa persoalan atas tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.

"Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa.

Meutya menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola.

Baca juga: Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Dia menyebut pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN.

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," tukas Meutya.