Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Kompas.com - 28/06/2024, 17:46 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menerima kunjungan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand serta perwakilan dari Royal Thai Embassy.

Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari pengalaman reformasi birokrasi Indonesia, khususnya transformasi digital, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas memaparkan bagaimana transformasi digital yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya memangkas proses bisnis.

Baca juga: Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

“Sekarang ada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi. Kita sedang mengintegrasikan layanan dalam satu portal, dimulai dengan menghentikan penambahan aplikasi, sesuai arahan Presiden,” ujar Anas saat menerima para delegasi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Berdasarkan kajian yang dilakukan pada berbagai negara maju, Anas mengatakan bahwa keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola yang umum sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Menurutnya, solusi yang tepat dengan membuat suatu agensi yang mampu menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang biasa disebut sebagai Government Technology (GovTech).

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas bersama Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu. Dok. Humas Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas bersama Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu.

Menjawab kebutuhan tersebut, ia mengungkapkan, Indonesia telah memiliki INA Digital sebagai GovTech. Tugas utama dari INA Digital adalah menyatukan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian atau lembaga.

Baca juga: Menpan RB Akan Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

Nantinya, beberapa layanan prioritas akan dipadukan oleh INA Digital dalam satu portal. Layanan yang dimaksud, sebut Anas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online , izin keramaian, hingga layanan aparatur negara.

“Layanan ini masih on-progress, sekitar September hingga Oktober 2024 kita selesaikan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu berpendapat bahwa Thailand dan Indonesia menghadapi tantangan serupa, seperti lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki aplikasi masing-masing yang belum terintegrasi.

“Lebih mudah jika masyarakat memiliki one stop service dalam satu platform. Tidak hanya memudahkan akses pelayanan publik, tetapi juga berujung pada efisiensi dan transparansi sistem layanan,” ucap Parit.

Baca juga: Resmikan MPP di Ngawi, Menpan RB Sebut Pelayanan Masa Depan Cukup via HP

Seperti diketahui, untuk saat ini, Thailand tengah berupaya untuk mengintegrasikan aplikasi pemerintah. Parit mengatakan, terdapat puluhan aplikasi yang dimiliki instansi pemerintah Thailand bahkan terdapat instansi yang memiliki lebih dari satu aplikasi.

“Di sini menurut saya tantangannya, yakni sistem yang tidak mudah diintegrasikan serta adanya ego sektoral instansi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menaruh perhatian terhadap literasi digital masyarakat di negara berkembang untuk mengimbangi adanya transformasi digital yang sedang didorong pemerintah.

Menurutnya, masyarakat Thailand sedang menghadapi ancaman keamanan dan kejahatan siber. Hal ini dikarenakan, penggunanya yang cukup banyak sehingga rentan akan kejahatan siber, seperti phising atau penipuan online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

Nasional
Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com